Mengenang Yoory C. Pinontoan, Pernah 'Pasang Badan' Untuk Anies saat Rumah DP Rp0 Dikritik Sepi Peminat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menonaktifkan Yoory Corneles Pinontoan sebagai Direktur Utama Sarana Jaya. Langkah ini dilakukan Anies jauh sebelum KPK menetapkan Yoory sebagai tersangka kasus  dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah DP Rp0. 

"Sejak tanggal 5 (Maret) sudah tahu. Begitu kami dilaporin dari Sarana Jaya, Pak Gubernur (Anies Baswedan) langsung ambil tindakan menonaktifkan," ujar Plt Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Riyadi kepada awak media, Jakarta, Senin, 8 Maret.

Pada 16 Oktober 2020 lalu, Yoory pernah 'pasang badan' untuk Anies saat proyek DP rumah Rp0 ramai dikritik DPRD DKI Jakarta. Saat itu Anies memasuki 3 tahun masa jabatan sebagai Gubernur DKI.

DPRD menagih janji Anies saat kampanye dulu. DPRD menganggap progres pembangunan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini tak sesuai target dan sepi peminat.

"Saat pandemi COVID-19, peminat hunian DP 0 rupiah, justru sangat tinggi. Data pendaftar tuh besar, pendaftarannya kurang lebih sampai dengan 21 ribu," kata Yoory kepada wartawan, Selasa, 20 Oktober.

Yoory bilang, PD Sarana Jaya saat ini tengah melaksanakan pembangunan rumah DP 0 rupiah di empat lokasi. Dia menegaskan pembangunan tidak terhenti meski dalam keadaan pandemi COVID-19.

"Pembangunan rupah DP 0 rupiah tidak terhenti. Ada 3 lokasi pembangunan yang berada di wilayah Jakarta Timur, yang meliputi Pondok Kelapa, Cilangkap, dan Pulogebang. Satu lokasi pembangunan berada di wilayah Jakarta Barat," ucap dia.

Yoory menjelaskan, progres pembangunan Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa mencapai sekitar 57 persen dan ditargetkan rampung akhir tahun 2020.

Kemudian, pembangunan di Cilangkap ditargetkan akhir tahun sudah mencapai 15 persen pembangunan secara fisik. Sementara, untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pulogebang dan Jakarta Barat baru akan mulai dikerjakan tahun 2021.

"Rata-rata, unit yang dibangun ada sekitar 800 tiap lokasi, kalau di Jakarta barat sekitar 500 unit," ungkap Yoory.

Namun, ia mengakui bahwa masa pandemi COVID-19 mengakibatkan pembanguan rumah DP 0 rupiah sedikit terhambat. Oleh sebab itu, Yoory mulai mencari pihak swasta untuk diajak bekerja sama menyediakan hunian dalam program Samawa. "Harusnya ini bisa menarik pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program DP 0 ini," imbuhnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko juga menyebut peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Namun, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

"Total pendaftar di lokasi Samawa Pondok Kelapa ada 23.939. Yang tidak lolos verifikasi ada 13.666 peminat, sisanya masih dalam proses. Saat ini, telah ada 457 atau 58,6 persen unit yang terjual," tutur Sarjoko.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menyebut, selama tiga tahun menjabat memimpin Ibu Kota, Anies hanya mampu merealisasi program rumah DP 0 rupiah sebanyak 0,26 persen.

"Saat awal menjabat, Gubernur Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun. Namun, 3 tahun berselang, hanya tersedia 780 rumah atau hanya 0,26 persen dari target," kata Idris, Jumat, 16 Oktober.

"PSI mempertanyakan apakah Gubernur Anies benar-benar memiliki kemauan untuk menjalankan program DP 0 Rupiah?" cecarnya.

Selain itu, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter menyebut program yang dinamakan Solusi Rumah Warga (Samawa) ternyata tak mampu jadi solusi yang benar-benar dibutuhkan warga.

"Data BPS pada tahun 2017, masih ada 5 juta warga DKI yang tidak memiliki rumah. Faktanya, sampai saat ini masih banyak yang belum memiliki rumah. Program rumah DP 0 rupiah masih belum berhasil, menurut saya," jelas Jupiter.

"Terus, Dinas Perumahan DKI selaku yang menjalankan program ini, kok kelihatannya santai-santai saja. Ini sudah tiga tahun, tidak terasa," lanjutnya.