Rusia Nilai Ukraina Langgar Konvensi Hubungan Diplomatik Lantaran Rekrut Ribuan Tentara Bayaran Asing

JAKARTA - Rusia mengatakan ribuan tentara bayaran asing bergabung dengan Ukraina di medan perang, mayoritas dikatakan dari Amerika Serikat, dinilai melanggar konvensi internasional.

Kantor pers Komite Investigasi Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Hari Kamis, lebih dari 3.100 tentara bayaran asing berperang untuk Ukraina selama operasi militer khusus Rusia dan sebagian besar dari mereka berasal dari Amerika Serikat dan Kanada,

"Penyidik mempunyai informasi mengenai total lebih dari 3.100 tentara bayaran asing yang mengambil bagian dalam kegiatan tempur di pihak Ukraina dan sebagian besar dari mereka berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Georgia," bunyi pernyataan itu, dilansir dari TASS 26 April.

Komite menambahkan, tindakan sedang dilakukan untuk menemukan keberadaan mereka dan membawa mereka ke tanggung jawab pidana.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan dalam sebuah pengarahan, Kedutaan-kedutaan Besar Ukraina melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dengan meminta warga negara asing untuk bergabung dengan Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina.

Dia menunjuk pada laporan media, yang menyatakan Kedutaan Besar Ukraina di sejumlah negara secara terbuka mengkampanyekan warga lokal untuk bergabung dengan apa yang disebut Legiun Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina. Menurut diplomat tersebut, pihak berwenang di negara tuan rumah menutup mata terhadap praktik-praktik tersebut atau bahkan mendorongnya.

"Mengenai tindakan Ukraina sendiri, jelas bahwa perekrutan tentara bayaran melampaui fungsi normal misi diplomatik. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa menurut ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, perlindungan negara kepentingan negara di negara tuan rumah harus dilakukan dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional," urainya.

Lebih jauh Zakharova menekankan, menurut Konvensi, pegawai misi diplomatik wajib menghormati hukum negara tuan rumah, termasuk norma hukum pidana tentang larangan tentara bayaran.

"Norma-norma seperti itu, sejauh yang kami tahu, diterapkan di sebagian besar negara-negara Barat. Namun, mereka benar-benar mengabaikannya," katanya.

Ia menambahkan, negara-negara tersebut juga mengabaikan undang-undang mereka sendiri dan mendorong kedutaan Ukraina untuk melakukan aktivitas ilegal di wilayah mereka.