Ungkap Alasan Dewan-Pemprov Rapat Anggaran di Puncak, Ketua DPRD DKI: di Kantor Suka Ilang-ilangan

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dan jajaran Pemprov DKI menggelar rapat kerja yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka Resort & Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.

Rapat pembahasan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama tahun 2023 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Kamis, 25 April hingga Sabtu, 27 April 2024.

Awalnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan menggelar rapat di kawasan Puncak dengan alasan pandemi COVID-19. Banyaknya jumlah anggota dewan dan jajaran Pemprov DKI membutuhkan ruangan rapat yang lebih besar dibanding ruang rapat komisi di gedung DPRD DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku bahwa rapat di lokasi yang jauh dari kantor masing-masing membuat jalannya pembahasan anggaran lebih efektif. Baik anggota DPRD maupun Pemprov dan BUMD DKI, dianggap Prasetyo, lebih fokus bekerja.

"Pemilihan rapat di Puncak ini salah satu terobosan saya supaya mereka ngumpul di sini semua. Soalnya mereka ilang-ilangan. Di Jakarta, di kantor kan suka ilang-ilang. (Rapat di Puncak) biar jangan ada yang balik ke kantor," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 25 April.

Dalam pembahasan LKPJ APBD tahun 2023, Pemprov DKI dan BUMD menyampaikan hasil penggunaan anggaran selama setahun hingga pencapaian pelaksanaannya. Prasetyo menyebut terdapat sejumlah serapan anggaran tahun yang belum dilaporkan.

Salah satu aspek yang disoroti Prasetyo adalah penyerapan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD DKI Jakarta yang harus diawasi oleh anggota dewan. Terlebih, Jakarta diproyeksikan sebagai kota global pascaperpindahan Ibu Kota.

"Supaya kalau dia minta sesuatu, misalnya BUMD minta PMD, ya lo pakai. Jangan lo diemin di kantong. Kalau cuma nunggu dviden aja, kan enggak bener itu. Apalagi ekonomi kita lagi enggak bagus. Bagaimana pergerakan itu dengan kota global, sudah mulai belajar," tandasnya.