JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menjelaskan alasan DPRD DKI menggelar rapat pembahasan anggaran daerah di kawasan Puncak, Bogor Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19.
Kata Jhonny, rapat bersama Pemprov DKI yang dihadiri sekitar 800 orang tersebut tidak mungkin bisa dilakukan di Gedung DPRD karena pembatasan jumlah orang dalam ruangan maksimal 50 persen dari kapasitas.
Jhonny bilang, DPRD tidak mengkhawatirkan potensi penularan COVID-19 saat rapat di Hotel Grand Cempaka Cipayung Bogor. Sebab, ruangan di lokasi tersebut cukup luas dan memiliki kondisi udara yang berbeda dengan Jakarta.
"Di sana udaranya beda sama Jakarta. Jakarta ini kan epicentrum COVID-19. Di Grand Cempaka itu luas, semua di sana bisa menyebar, menjaga jarak, dan sistem ventilasi di ruangan itu terbuka," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis, 22 Oktober.
Sebenarnya, Jhonny juga mengaku telah mengusulkan agar rapat pembahasan perubahan APBD DKI tahun anggaran 2020 digelar secara daring. Namun, banyak anggota dewan lain yang menganggap bahwa rapat virtual tidak berjalan efektif.
"Saya sempat usul daring, tapi banyak yang tidak setuju. Saya juga termasuk kritis karena sempat mempertanyakan kenapa harus di sana (Puncak). Tapi sesudah saya ke sana efektif kok rapatnya," ucap Jhonny.
BACA JUGA:
-
| BERITA
DPRD DKI Gelar Rapat Rancangan Perubahan APBD di Kawasan Puncak Bogor
21 Oktober 2020, 10:44
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mempertanyakan sikap DPRD dan Pemprov DKI yang menggelar rapat anggaran di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
"Rapat di luar kota dengan alasan COVID-19 itu jelas enggak masuk akal. Karna posisi keterpaparan COVID-19 antara Jakarta dan Bogor itu sama termasuk di Puncak, apalagi mengundang ratusan orang kayak gitu. Itu tetep potensi terpapar COVID-19 tetep ada," kata Misbah.
Misbah menduga ada indikasi lain yang menyebabkan pembahasan perubahan anggaran dilakukan di luar Gedung DPRD DKI. Salah satu dugaannya agar serapan anggaran bisa meningkat.
"Dengan pembahasan APBD perubahan di luar kota, itu kan ada konsekuensi anggaran perjalanan dinas, akomodasi, penginapan, dan honor. Saya jadi tidak yakin dengan alasan pencegahan COVID-19," ungkap Misbah.
Terkait
