Sekjen PBB Sebut Ada Konsensus Internasional untuk Menyampaikan Pentingnya Gencatan Senjata kepada Israel

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam kunjungannya ke Yordania pada Hari Senin, terdapat konsensus internasional yang berkembang untuk memberi tahu Israel, perlunya gencatan senjata dan serangan terhadap Rafah akan menyebabkan bencana kemanusiaan.

"Kami melihat semakin besarnya konsensus yang muncul di komunitas internasional untuk memberitahu Israel bahwa gencatan senjata diperlukan dan saya juga melihat konsensus yang semakin besar," ujar Sekjen Guterres, melansir Reuters 25 Maret.

"Saya dengar di AS, saya dengar dari Uni Eropa, belum lagi tentu saja dunia Muslim, untuk memberi tahu dengan jelas kepada Israel bahwa invasi darat apa pun ke Rafah dapat berarti bencana kemanusiaan," lanjutnya dalam konferensi pers.

Sekjen Guterres mengunjungi Mesir dan Yordania sebagai bagian dari tur solidaritas Ramadan tahunan ke negara-negara Muslim, dengan sebelumnya melakukan perjalanan ke perbatasan Mesir dengan Gaza pada Hari Sabtu.

Di El Arish, Mesir pada Hari Sabtu, Sekjen Guterres mengaku, badan dunia itu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang rezim Israel di Gaza. Ia juga mengkritik bantuan kemanusiaan yang ditimbun di sisi perbatasan Mesir dengan Gaza ketika rezim Israel terus melarang masuk bantuan tersebut ke Gaza.

Pada Hari Minggu, Ia bertemu dengan Presiden dan Menteri Luar Negeri Mesri, mengatakan satu-satunya cara yang efektif dan efisien untuk mengirimkan barang-barang berat guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan Gaza adalah melalui jalan darat, mencakup peningkatan pengiriman komersial secara eksponensial, serta memperingatkan dampak perang di Gaza terhadap seluruh dunia.

Kemarin, Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengatakan, jumlah korban tewas sejak konflik Hamas-Israel di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 kini mencapai 32.226 jiwa warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas, dan 74.518 lainnya luka-luka, dikutip dari Anadolu.

Selain itu, perang dikatakan telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi, menghancurkan atau merusak sebagian besar infrastruktur di daerah kantong tersebut dan menciptakan kondisi kelaparan karena pengiriman bantuan masih sangat tidak mencukupi.