JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, terkait dengan bentrokan antara Palestina dan Israel, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa warga sipil, terutama wanita dan anak-anak.
Ini disampaikannya dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (SMU PBB) yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis 20 Mei waktu setempat.
Sidang Pleno ke-67 ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.
“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata," tegas Menlu Retno Marsudi.
Lebih spesifik, Menlu Retno mendesak PBB melakukan tiga hal yang perlu dilakukan, guna menghentikan agresi Israel. Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
“Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut," ungkapnya.
Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari, sambungnya, diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds (Yerusalem) guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan. Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.
Langkah kedua yang diserukan Indonesia adalah memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.
“SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun," papar Menlu RI.
Ketiga, mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara". SMU PBB memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.
“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka," tegas Menlu.
Retno Marsudi menegaskan, segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan.
“Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina," tandasnya.
BACA JUGA:
Dalam kesempatan yang sama Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata, khususnya di Jalur Gaza. Sekjen PBB menyampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak.
"Penting terus mempertahankan status quo Yerussalem. Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan HAM," sebut Sekjen PBB.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
