JAKARTA - Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengatakan seluruh kader partainya diminta tak berkomentar soal wacana pengajuan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sandiaga mengungkapkan, keputusan itu berdasarkan hasil rapat PPP yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, Muhamad Mardiono. Tujuannya, agar tidak ada mispersepsi di masyarakat.
"Sepengatahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum, bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada Plt Ketum yang akan menyampaikan," ujar Sandiaga di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret.
"Kita diminta tidak memberikan komentar, nanti takut menjadi deviasi atau mis persepsi," sambungnya.
Sebaliknya, lanjut Sandiaga, para kader diminta untuk mengawal perolehan suara dan memastikan bahwa PPP bisa lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen.
"Kalau kita tidak betul-betul kawal, kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya," kata Sandiaga.
Dia kembali menegaskan, bahwa soal wacana hak angket akan dijelaskan oleh pimpinan parpol dan fraksi.
BACA JUGA:
"Mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan," tambah Sandiaga.