JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah isu soal ditawari jatah kursi menteri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024. Asalkan, partai berlambang Ka'bah itu menolak hak angket dugaan kecurangan pemilu yang digulirkan di DPR.
"Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP," tegas Juru Bicara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Imam Priyono, dalam pesan yang diterima Senin, 11 Maret.
Menurut Imam, sikap Fraksi PPP di DPR RI yang belum memutuskan hak angket kecurangan pemilu dikarenakan masih mengkaji manfaat dan mudaratnya untuk rakyat.
"Soal kehati-hatian partai dalam memutuskan soal hak angket, lebih kepada upaya PPP melakukan kajian dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat, juga pertumbuhan demokrasi jika hak angket tetap digulirkan" jelas Imam.
BACA JUGA:
Imam juga menegaskan hingga saat ini PPP masih fokus menjaga penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan nasional.
"Tentu tidak benar pula jika dinyatakan bahwa PPP tidak bisa menjaga suara. Karena berbagai upaya terus kami lakukan terlebih dengan apa yang kita ketahui bersama bahwa Sirekap sendiri hingga saat ini masih mendapatkan kritik dan masukan dari publik," kata Imam
"Partai Persatuan Pembangunan hingga saat ini masih mengawal proses rekapitulasi, dengan tetap melakukan kajian mendalam khususnya soal hak angket terutama dampaknya bagi kondisi politik dan ekonomi masyarakat ke depan," pungkasnya.
