Supaya Tak Bikin Gaduh, PPP Bilang Lebih Tepat Panja Minyak Goreng Ketimbang Hak Angket

JAKARTA - Fraksi PPP sepakat dengan Komisi VI DPR yang memutuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut polemik kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan sejak masuk masa sidang ini pihaknya sudah menyuarakan pembentukan panja di Komisi VI, dan panja di komisi terkait tentang industri di Komisi VII. Panja ini kata Baidowi, untuk mencari solusi bukan kegaduhan politik.

"Karena kasihan rakyat kalau hanya disuguhi kegaduhan-kegaduhan politik. Kami melihat di panja lebih fokus dan spesifik untuk panggil pihak-pihak terkait mendalami panja migor dan termasuk juga mungkin panja pangan," ujar Baidowi lewat pesan singkat, Rabu, 23 Maret.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan pun, lanjut pria yang akrab disapa Awiek ini, Fraksi PPP secara resmi mengusulkan panja untuk investigasi terkait kelangkaan migor dan mahalnya migor.

Paling penting, kata anggota Komisi VI DPR itu, adalah menemukan solusi agar kelangkaan migor tidak terulang lagi.

"Terbukti dari beberapa panja yang dibentuk oleh DPR sukses, seperti panja Jiwasraya itu gak gaduh dan terselesaikan masalahnya. Juga sedang berjalan panja Garuda, itu gak gaduh, yang penting substansinya persoalan terurai, solusinya tercapai dan bukan kegaduhan yang didapat," jelas Awiek.

Terkait hak angket, PPP menilai panja sudah cukup untuk mencari solusi kelangkaan migor. PPP kata Awiek tidak ingin membuat kegaduhan.

"PPP gak butuh pencitraan dan hiruk pikuk politik, lebih pada substansi gimana panja mampu mencari titik temu dan solusi," tegasnya.

PPP, tambahnya, lebih pada aksi sosial di lapangan. "Dan saya di Mataram di NTB bersama DPW PPP NTB membagikan bantuan pada warga untuk dapatkan migor. Alhamdulillah warga antusias dapat bantuan migor," tandas Awiek.

Diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan hak angket terkait persoalan minyak goreng. Hak angket ini bertujuan untuk menuntaskan kasus kelangkaan minyak goreng dan membongkar mafia pangan.

"Fraksi PKS DPR akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini,” ujar anggota Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, kepada wartawan, Rabu, 23 Maret.

Menurut Netty, dengan membentuk panitia khusus hak angket, DPR akan mengetahui sumber masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran.

"Biar kita mengetahui dengan jelas di mana akar masalahnya,” kata legislator Jawa Barat itu.