JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum bersikap mengenai usulan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Waketum PPP Amir Uskara mengatakan partainya tak mau buru-buru mengajukan hak angket lantaran masih punya 2 menteri dan 1 wakil menteri di kebinet pemerintahan saat ini.
"Kan kalau cerita hak angket tentu akan melihat apa yang akan terjadi untuk dibuatkan hak angket. Salah satunya adalah tentu kalau dianggap dalam pileg kemarin ada persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu akan menjadi bahan bagi kami," ujar Amir, Jumat, 8 Maret.
"Cuma kami perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini memang posisinya di dalam pemerintahan. Artinya PPP punya dua orang menteri di kabinet bahkan ada satu wamen, bahkan ketua umum kami juga adalah utusan presiden," sambung Amir.
Amir menilai, persoalan mengenai Pemilu 2024 salah satunya soal kecurangan sementara ini cukup ditanyakan kepada kadernya di pemerintahan.
"Tapi kalau misalnya ada yang sangat urgent untuk dibuat hak angket PPP juga tidak tabu dengan itu," ucap Ketua Fraksi PPP DPR itu.
BACA JUGA:
Sejauh ini, kata Amir, pengajuan hak angket baru sekedar usulan-usulan di rapat paripurna. Belum ada pergerakan pada proses administrasi yang dibutuhkan untuk sebuah hak angket.
Di samping itu, sambung Amir, semua kader sedang diarahkan untuk fokus mengawal suara di dapil masing masing. Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pihaknya masih ingin menyelesaikan persoalan Pileg hingga 20 Maret.
"Setelah itu kita akan mengambil sikap terkait apa yang beredar selama ini," pungkas Amir.
Terkait
