Menlu Retno Sebut Dewan HAM PBB Harus Menangani Pelanggaran Berat Israel

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menginginkan Dewan HAM PBB menjalankan kewajibannya, terkait krisis di Jalur Gaza yang sejauh ini telah menyebabkan tewasnya sekitar 30.000 penduduk Palestina di wilayah itu.

Hadir dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada Hari Senin, sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di dewan untuk periode 2024-206, Menlu Retno menyampaikan sejumlah hal penting terkait permasalahan HAM.

"Dalam pernyataan nasional Indonesia, saya sampaikan Dewan HAM harus menjalankan kewajibannya menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina," kata Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI Selasa 27 Februari.

Lebih jauh, Menlu Retno menyampaikan tiga hal terkait dengan permasalahan HAM. Pertama, ia mengatakan perlunya memperkuat ekosistem HAM. Menurutnya, itu menjadi tanggung jawab kolektif bersama.

Di ASEAN, lanjutnya, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Sedangkan di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

Lebih jauh Menlu Retno mengatakan, dirinya juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme penting lainnya, seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas negara anggota.

"Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi," ujar Menlu Retno.

"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan, kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA, sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," ungkapnya.

Terakhir, Menlu Retno menekankan perlindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Dikatakannya, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan dan mencapai SDGs.

"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas dan juga migran," tutup Menlu Retno.