Tolak Penerapan Standar Ganda, Menlu Retno: Pihak yang Sering Mendikte Kita Soal HAM, Kini Membiarkan Israel Melanggar

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan penerapan standar ganda dalam penegakkan hak asasi manusia, mengatakan negara-negara yang biasa mendikte masalah HAM, kini membiarkan Israel melanggar masalah hak asasi manusia.

Itu disampaikan Menlu Retno saat menjadi panelis pada acara roundtable mengenai Hak Asasi Manusia, Perdamaian dan Kemanan, di sela-sela Peringatan 75 Tahun Universal Declaration of Human Rights di Jenewa, Swiss 12 Desember.

"Saat kita memperingati 75 tahun Deklarasi Universal HAM, kita justru menyaksikan pelanggaran HAM berat terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah dan kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah self-defense," ujar Menlu Retno, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 13 Desember.

Lebih jauh dikatakan olehnya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno juga menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan oleh komunitas internasional.

Pertama, ia mengajak negara-negara memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Ditegaskan olehnya, siapa pun yang berkomitmen menjadi pembela HAM, tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

Terkait itu, Menlu Retno juga menyampaikan Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman.

Kedua, Menlu Retno mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM. Dikatakannya, penerapan standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM.

"Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar Hak Asasi Manusia," kritiknya.

Ketiga, Menlu Retno juga menegaskan agar berbagai pelanggaran HAM segera dihentikan.

"Proses perdamaian yang sesungguhnya agar segera dimulai, khususnya menuju solusi dua negara. Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh," pungkasnya.

Diketahui, selain Menlu Retno, panelis dalam kegiatan tersebut antara lain, Presiden Polandia, Presiden Senegal hingga Menteri Luar Negeri Palestina. Pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia.