Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PBB Antonio Guterres pada Hari Senin menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi konflik Hamas-Israel dan invasi Rusia ke Ukraina, mengatakan perlunya reformasi pada badan tersebut, menilai konflik-konflik tersebut telah melemahkan otoritasnya.

Berbicara pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Sekjen Guterres mengatakan Dewan Keamanan PBB sering menemui jalan buntu dan "tidak dapat bertindak atas isu-isu perdamaian dan keamanan yang paling penting di masa kini".

"Kurangnya persatuan Dewan Keamanan dalam invasi Rusia ke Ukraina, dan dalam operasi militer Israel di Gaza setelah serangan teror mengerikan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu, telah sangat, mungkin secara fatal, merusak otoritasnya," kata Sekjen Guterres, melansir Reuters 26 Februari.

"Dewan membutuhkan reformasi serius terhadap komposisi dan metode kerjanya," lanjutnya.

Amerika Serikat pekan lalu kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, memblokir permintaan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam serangan Israel ke Gaza.

Ini merupakan veto ketiga Negeri Paman Sam terhadap sebuah rancangan resolusi sejak dimulainya pertempuran saat ini pada tanggal 7 Oktober.

Diperkirakan 1,5 juta warga Gaza berdesakan di tenda-tenda dan tempat penampungan sementara di Kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir, sebagian besar dari mereka telah melarikan diri dari rumah mereka lebih jauh ke utara untuk menghindari serangan Israel.

Sekjen Guterres, yang menggambarkan Rafah sebagai inti dari operasi bantuan kemanusiaan di daerah kantong Palestina tersebut, mengatakan serangan Israel berskala besar di sana akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan.

"Serangan habis-habisan Israel terhadap kota itu tidak hanya akan menakutkan bagi lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang berlindung di sana, tetapi juga akan menjadi paku terakhir dalam peti mati program bantuan kami," tandasnya.

Diketahui, aliran bantuan yang masuk ke Gaza dari Mesir telah berkurang, dan runtuhnya keamanan membuat semakin sulit untuk mendistribusikan makanan yang berhasil masuk, menurut data dan pejabat PBB.