Presiden Finlandia Bilang Tidak Boleh Ada Negara yang Memiliki Hak Veto di Dewan Keamanan PBB

JAKARTA - Presiden Finlandia Alexander Stubb telah menyerukan perluasan Dewan Keamanan PBB, penghapusan hak veto satu negara, dan penangguhan setiap anggota yang terlibat dalam "perang ilegal" seperti invasi Rusia ke Ukraina.

Presiden Stubb mengatakan, Ia akan turut menyuarakan seruan reformasi pada Sidang Umum PBB minggu depan di New York yang akan membahas komposisi Dewan Keamanan badan global itu.

Presiden Stubb mengatakan dalam sebuah wawancara pada Hari Selasa, Ia akan mengusulkan agar jumlah anggota tetap diperluas dari lima menjadi 10, dengan satu lagi dari Amerika Latin, dua dari Afrika dan dua dari Asia.

"Tidak ada satu negara pun yang boleh memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB," katanya kepada Reuters, seperti dikutip 19 September.

Amerika Serikat, salah satu dari lima negara pemegang hak veto bersama Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, juga mendukung dua kursi permanen untuk Afrika.

Lebih lanjut Presiden Stubb mengatakan, setiap anggota yang terlibat dalam perang ilegal, "seperti yang sedang dilakukan Rusia saat ini di Ukraina", harus dikeluarkan.

Kendati demikian, Presiden Stubb mengatakan dirinya tahu usulannya mengenai Dewan Keamanan "melampaui apa yang biasanya dikatakan oleh negara-negara anggota kecil", tetapi menambahkan negara-negara besar tidak akan mengusulkan untuk melemahkan pengaruh mereka sendiri.

"Jadi mereka hanya bicara, tetapi tidak melakukannya," katanya, seraya menambahkan ia berharap pihak lain akan membantu melaksanakan rencana tersebut menjelang ulang tahun PBB ke-80 tahun depan.

Diketahui, terdiri dari lima negara anggota tetap dan 10 negara anggota bergilir saat ini, tugas dewan itu adalah menjaga perdamaian global. Tetapi, persaingan geopolitik telah menemui jalan buntu dalam berbagai isu mulai dari Perang Rusia Ukraina hingga konflik Hamas-Israel di Jalur Gaza.

Setiap perubahan pada keanggotaan Dewan Keamanan memerlukan persetujuan dari dua pertiga Majelis Umum, termasuk lima pemegang hak veto.

"Pesan dasar saya adalah jika negara-negara dari belahan bumi selatan, dari Amerika Latin, dari Afrika, dari Asia, tidak mendapatkan peran dalam sistem ini, mereka akan berpaling dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu tidak kami inginkan," katanya.