Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB, Presiden Zelensky Soroti Penambahan Anggota Tetap hingga Solusi Atasi Veto

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyoroti hak veto dan kemungkinan penambahan jumlah anggota tetap, menyerukan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, saat pertama kali berbicara secara langsung dalam pertemuan dewan tersebut sejak invasi Rusia tahun lalu.

Salah satu penekanan Presiden Zelensky adalah sistem veto, hak istimewa yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memblokir keputusan apa pun yang diambil dengan alasan apa pun.

Presiden Zelensky mengatakan, sistem veto telah mendorong PBB ke dalam 'jalan buntu'. Kritikus pun menilai dewan tersebut 'tidak memiliki taji' dalam menangani isu-isu utama, mengingat dinamika di antara kelima anggota tetap, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Prancis.

"Terlepas dari siapa Anda, sistem PBB saat ini masih membuat Anda kurang berpengaruh, dibandingkan hak veto yang dimiliki oleh segelintir orang dan disalahgunakan oleh salah satu pihak: Rusia," kata Presiden Zelensky seperti melansir The National News 21 September.

"Kita tidak boleh menunggu sampai agresi berakhir. Kita perlu bertindak sekarang. Aspirasi kita untuk perdamaian harus mendorong reformasi," seru Presiden Zelensky.

Diketahui, Rusia telah menggunakan hak vetonya untuk mencegah Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang mengutuk aneksasi wilayah Ukraina.

Lebih jauh, Presiden Zelensky mengatakan Majelis Umum PBB harus diberikan kekuasaan nyata untuk mengatasi veto.

Presiden Zelensky mengusulkan sebuah sistem di mana dua pertiga anggota Majelis Umum PBB harus mampu melawan veto suatu negara.

"Jika terkumpul dua pertiga suara, yang mencerminkan keinginan negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan kawasan Pasifik, dengan kata lain mayoritas global yang memenuhi syarat, hak veto harus diatasi secara efektif dan resolusi seperti itu harus diatasi. Majelis Umum harus mengikat secara hukum," urainya.

Diketahui, Ukraina dan negara-negara Barat telah berhasil mengisolasi Rusia secara diplomatis di PBB, di mana Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara telah beberapa kali melakukan pemungutan suara untuk mengutuk invasi tersebut dan menuntut Moskow menarik pasukannya.

Argumen mereka: Rusia telah melanggar Piagam PBB tahun 1945.

Dan, Presiden Zelensky juga menyerukan agar jumlah anggota tetap Dewan Keamanan diperluas, agar mencakup lebih banyak negara dari kawasan lain di dunia.

Menariknya, utusan Rusia untuk PBB sempat menyoroti pidato Presiden Zelensky, mempertanyakan kesempatan yang diberikan oleh dewan kepadanya.

"Kami ingin bertanya atas dasar apa Anda mengusulkan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hadapan anggota Dewan Keamanan," kata utusan Rusia Vasily Nebenzya pada pembukaan pertemuan Dewan Keamanan.