Bagikan:

JAKARTA - Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali seruannya untuk reformasi Dewan Keamanan PBB, yang menurutnya tidak memenuhi tugasnya untuk memastikan perdamaian dan keamanan global, mendukung seruan serupa oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Erdogan memuji pernyataan Sekjen PBB, mengatakan Benua Afrika dan rakyat Afrika harus diberi kesempatan untuk berkontribusi pada sistem global yang adil.

Presiden Erdogan mencatat, reformasi DK PBB sangat penting sebelum lebih banyak perang terjadi di kawasan itu dan lebih banyak darah tertumpah, karena menurutnya manusia mengharapkan hal ini.

Ia melanjutkan dengan mengatakan, Turki akan terus mempromosikan gagasan bahwa "Dunia Lebih Besar dari Lima" dan bahwa "Dunia yang Lebih Adil Itu Mungkin."

"Sebagai Turki, kami akan terus mendukung semua teman kami yang dengan tulus berjuang menuju pembentukan Dewan Keamanan PBB yang sejalan dengan sistem internasional yang adil dan kondisi saat ini," kata Presiden Erdogan, dilansir dari Daily Sabah 15 Agustus.

Sebelumnya, dalam unggahan di X pada Hari Senin, Sekjen Guterres mengatakan badan global teratas tersebut dirancang oleh para pemenang Perang Dunia II.

"Dunia telah berubah tetapi komposisi Dewan tidak mengikuti perkembangan," kata Guterres, seraya menambahkan bahwa tidak dapat diterima bahwa Afrika – dengan lebih dari satu miliar penduduk – tidak memiliki anggota tetap.

"Suara, wawasan, & partisipasi Afrika harus disuarakan dalam pertimbangan & tindakan Dewan," kata Sekjen Guterres.

Diketahui, Dewan Keamanan adalah badan terpenting Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab atas penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian.

Dewan ini terdiri dari 15 dari 193 negara anggota PBB. Lima di antaranya merupakan anggota tetap dan memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris dan Prancis. Sementara, 10 anggota lainnya merupakan anggota tidak tetap, bergantian di antara anggota PBB lainnya setiap dua tahun.

Selama bertahun-tahun, badan tersebut dianggap tidak mampu bertindak karena blokade bersama oleh AS, Tiongkok, dan Rusia pada isu-isu utama. Reformasi mendasar Dewan Keamanan telah dibahas selama beberapa dekade tanpa kemajuan apa pun.