Serukan Reformasi PBB, Presiden Erdogan: Nasib 193 Anggota Ditentukan Lima Negara, Tidak Adil

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Hari Jumat kembali menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menyebut saat ini sebagai waktu yang tepat untuk melakukannya.

"Sistem dimana nasib 193 negara anggota PBB ditentukan oleh lima negara tidak adil. Sistemnya perlu direformasi lagi," ujar Presiden Erdogan dikutip dari TASS 12 Maret.

"Ketika kami mengatakan dunia ini lebih dari lima negara, kami berusaha melindungi hak dan kepentingan bersama seluruh umat manusia. Kami tidak melakukannya demi kepentingan negara kami sendiri," papar Presiden Erdogan.

Ini bukan pertama kalinya Presiden Turki mengkritik PBB. Dia menyatakan perlunya reformasi hampir setiap tahun ketika berbicara di Sidang Umum PBB.

Presiden Erdogan, berbicara di parlemen Angola pada kunjungan ke negara itu pada Oktober 2021, mengatakan nasib umat manusia tidak boleh dibiarkan pada belas kasihan dari 'segelintir negara' yang memenangkan Perang Dunia II.

Berbicara tentang ketidaksetaraan yang bertahan dalam sistem global, dia mengatakan "dunia lebih dari lima", mengacu pada lima negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang memperoleh status sebagai pemenang dalam perang.

Terpisah, mengomentari pernyataan Presiden Erdogan, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, kefasihan Presiden Erdogan terkenal, dan dia berbicara dengan bebas tentang berbagai topik.

"Saya setuju dengan dia bahwa lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak memiliki hak untuk mendikte nasib dunia, dan mereka tidak bercita-cita untuk melakukannya," jelasnya.

"Ini bercita-cita untuk memiliki kekuatan yang diabadikan dalam Piagam PBB yang mencerminkan kehendak kolektif semua anggota komunitas dunia, dan lima anggota memikul tanggung jawab khusus untuk keadaan di dunia, terutama untuk mencegah konflik global," pungkas Menlu Lavrov.