Kecam Hak Veto Dewan Keamanan PBB, Turki: Tak Boleh Halangi Gencatan Senjata dan Aspirasi Palestina

JAKARTA - Turki sebagai salah satu pendukung reformasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mengkritik hak veto Dewan Keamanan PBB, yang dianggap sebagai penghalang bagi hak Palestina untuk mendapat tempat di antara negara-negara lain.

"Turki sangat yakin penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB tidak boleh menghalangi aspirasi sah rakyat Palestina," kata Perwakilan Tetap Turki untuk DK PBB Ahmet Yildiz kepada Majelis Umum Hari Rabu, melansir Daily Sabah 2 Mei.

"Hal ini juga tidak boleh menjadi penghalang bagi gencatan senjata," sambungnya.

Menyoroti pentingnya mengatasi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan terhadap rancangan resolusi penerimaan Palestina di PBB, Yildiz menegaskan "dukungan teguh Turki terhadap permohonan Palestina untuk keanggotaan penuh di PBB."

Dia mendesak komunitas internasional untuk segera mengatasi masalah Palestina dan mengakui hak-hak dasar rakyat Palestina.

Yildiz juga menyesali kebuntuan yang terjadi di dewan tersebut, menyebutnya sebagai kemunduran serius terhadap prinsip-prinsip dasar PBB dan mandatnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Menggarisbawahi tantangan abadi yang ditimbulkan oleh isu Palestina terhadap perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, utusan Turki tersebut menekankan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, mengutuk serangan brutal dan pengusiran warga Palestina.

Dia menekankan kebutuhan mendesak untuk menerapkan resolusi dan tindakan dewan terkait yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), sangat menentang operasi militer apa pun terhadap Rafah di Jalur Gaza selatan. Menyebut hukum internasional berlaku untuk semua negara tanpa perbedaan dan diskriminasi, Yildiz menegaskan, tidak ada negara yang kebal hukum.

"Konsekuensi dari pengabaian hukum internasional hanya akan menimbulkan lebih banyak ketidakstabilan, lebih banyak agresi, lebih banyak konflik, dan lebih banyak penderitaan," jelasnya, memperingatkan kekhawatiran meluaskan konflik di kawasan.

Februari lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi konflik Hamas-Israel dan invasi Rusia ke Ukraina, mengatakan perlunya reformasi pada badan tersebut, menilai konflik-konflik tersebut telah melemahkan otoritasnya.

Berbicara pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Sekjen Guterres mengatakan Dewan Keamanan PBB sering menemui jalan buntu dan "tidak dapat bertindak atas isu-isu perdamaian dan keamanan yang paling penting di masa kini".

"Kurangnya persatuan Dewan Keamanan dalam invasi Rusia ke Ukraina, dan dalam operasi militer Israel di Gaza setelah serangan teror mengerikan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu, telah sangat, mungkin secara fatal, merusak otoritasnya," kata Sekjen Guterres, melansir Reuters

"Dewan membutuhkan reformasi serius terhadap komposisi dan metode kerjanya," lanjutnya.