Pemerintah Korea Selatan Berikan Tenggat Waktu hingga Akhir Februari untuk Dokter yang Mogok Massal Kembali Bekerja

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan pada Hari Senin mengatakan kepada para dokter muda yang berunjuk rasa, mereka memiliki waktu hingga akhir Februari untuk kembali bekerja atau berisiko dihukum karena melakukan protes yang telah mengganggu layanan bagi pasien di beberapa rumah sakit besar.

Dua pertiga dari dokter residen dan dokter magang di Korea Selatan melakukan mogok massal, untuk memprotes rencana pemerintah meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran, dalam upaya untuk mengatasi apa yang menurut pihak berwenang adalah kekurangan dokter yang akan semakin memburuk di negara itu.

Protes tersebut telah memaksa sejumlah rumah sakit untuk menolak pasien dan membatalkan sejumlah prosedur penanganan pasien.

"Mengingat gawatnya situasi, pemerintah mengeluarkan permohonan terakhir,” kata Menteri Keamanan Lee Sang-min pada pembukaan pertemuan gugus tugas, seraya menambahkan, kekacauan meningkat di rumah sakit dan layanan darurat telah mencapai "situasi berbahaya", melansir Reuters 26 Februari.

"Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan pada 29 Februari, Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi," jelasnya.

"Kami mengimbau Anda untuk mengingat suara Anda akan terdengar keras dan paling efektif saat Anda berada di sisi pasien," tandasnya.

Pemerintah sebelumnya telah memperingatkan, mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap dokter yang tidak mematuhi perintah kembali bekerja, termasuk penuntutan, kemungkinan penangkapan dan pencabutan izin medis mereka.

Sebelumnya, para dokter muda yang melakukan protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu, sebelum mencoba menambah jumlah dokter.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan mereka yang tidak kembali pada 1 Maret akan menghadapi penangguhan izin medis minimal tiga bulan, di antara tindakan hukum lainnya.

Diketahui, dokter-dokter senior dan praktisi swasta belum ikut dalam aksi mogok tersebut, namun telah mengadakan demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana peningkatan kuota sekolah kedokteran.

Warga Korea Selatan sendiri banyak yang mendukung rencana penambahan yang dipelopori oleh Presiden Yoon Suk-yeol tersebut.

Jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini menunjukkan sekitar 76 persen responden menyetujui rencana tersebut, terlepas dari afiliasi politik mereka dan jajak pendapat terpisah oleh Realmer yang dirilis pada Hari Senin menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Presiden Yoon telah meningkat menjadi 41,9 persen, pertama kalinya dalam delapan bulan.

Diketahui, Pemerintah Korea Selatan berencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2.000 per tahun dan memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktik dan penuntutan, dalam paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi para dokter untuk melakukan praktik di bidang-bidang penting seperti pediatri dan bedah umum, serta di wilayah regional yang kekurangan dokter lebih parah.

Namun, beberapa dokter mengatakan rencana pemerintah bertujuan untuk memenangkan lebih banyak suara pada pemilihan umum bulan April. Dalam sebuah pernyataan, profesor kedokteran di Universitas Nasional Seoul, yang mengelola salah satu sekolah kedokteran terkemuka di negara itu, meminta pihak berwenang untuk menunda pembahasan rencana tersebut sampai setelah Pemilu.