JAKARTA - Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) untuk memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden boleh berkampanye serta memihak pada Pemilu 2024.
"Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," kata Anies saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis 25 Januari
Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan walikota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.
"Jadi, ketika kemarin Bapak Presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya," kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Alasan Siskaeee Ajukan Penangguhan Penahanan: Gangguan Jiwa, Banyak Bekas Sayatan
25 Januari 2024, 13:25 -
| BERITA
Presiden Boleh Dukung Capres, PAN: Masyarakat Tak Perlu Khawatir, Sudah Ada di UU Pemilu
24 Januari 2024, 14:57 -
| BERITA
Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Kubu Anies-Imin Takut Jokowi Abuse of Power
24 Januari 2024, 13:55
Rektor Ke-2 Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.
"Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
