JAKARTA - Pejabat tinggi kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa memberikan penilaian suram terkait perang Hamas-Israel yang tengah berlangsung saat ini, ketika dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada Hari Minggu.
Dalam sebuah pernyataan, Koordinator Kemanusiaan PBB di Wilayah Pendudukan Palestina Lynn Hastings mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Di sisi lain, tanggapan yang dilakukan Israel di Gaza dinilai Hastings tidak proporsional.
"Hari ini bisa saja menjadi perayaan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang lahir dari kekejaman dua perang dunia," kata Hastings, melansir CNN 11 Desember.
"Sebaliknya, hak asasi manusia diserang di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina. Pelanggaran yang dilakukan terhadap kedua kelompok masyarakat tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kedua negara tersebut," tegasnya.
Hastings mengatakan, aktor bersenjata non-negara seperti Hamas mempunyai kewajiban berdasarkan hukum internasional, seraya menambahkan para pelaku serangan 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 lainnya disandera harus dimintai pertanggungjawaban.
"Pembunuhan, kekerasan seksual dan penculikan menimbulkan trauma bagi seluruh bangsa. Lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak pun tidak luput," jelasnya.
Sejak serangan 7 Oktober, pasukan Israel telah mengubah sebagian besar Gaza menjadi gurun. Serangan udara telah menghancurkan seluruh lingkungan dan hampir 2 juta orang – sebagian besar penduduk Gaza, terpaksa meninggalkan rumah mereka, menurut PBB.
Jumlah korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 17.997, kata Kementerian Kesehatan di wilayah kantong tersebut pada Hari Minggu, seperti dikutip dari Anadolu.
Berbicara pada konferensi pers, juru bicara kementerian Ashraf al-Qudra menambahkan, 49.229 orang lainnya terluka dalam serangan Israel di wilayah yang diblokade.
BACA JUGA:
Tanggapan Israel tersebut "tidak dapat dibenarkan" kata Hastings.
"Serangan udara terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas PBB serta perpindahan penduduk sipil yang berulang kali tidak dapat dibenarkan. Pengepungan juga tidak akan membuat seluruh penduduk Gaza kehilangan makanan, air, layanan kesehatan dan kebersihan," tegas Hastings.
"Pada tahun 2023, saya tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Seolah-olah kita tidak belajar apa pun selama 75 tahun terakhir," pungkasnya.