Ketua TKN Prabowo-Gibran: Jangan Buang Waktu Rakyat Permasalahkan Format Debat

JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani menyebut tak mau berpolemik dan berdebat soal format debat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pilpres 2024. Sebab, dianggap hanya membuang waktu rakyat.

"Sayang waktunya masyarakat terbuang percuma untuk menyaksikan polemik soal format debat. Yang pasti paslon Prabowo-Gibran siap mengikuti format apapun yang diinginkan masyarakat dan ditetapkan oleh KPU," ujar Rosan kepada wartawan dikutip Selasa, 5 Desember.

Menurutnya, yang terpenting bukan soal format debat. Tetapi akan lebih baik bila Capres-Cawapres berlomba-lomba memyampaikan gagasan atau menujukan aksi nyata untuk Indonesia.

"Jauh lebih baik kalau setiap paslon berlomba-lomba menyampaikan gagasan besarnya masing-masing atau mempertontonkan aksi nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya seperti yang kami lakukan sekarang ini setiap hari di seluruh Indonesia," sebut Rosan.

Salah satu contohnya seperti yang dilakukan pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan membagikan makan siang sehat gratis setiap hari untuk anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia.

Dikatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 berkomitmen untuk melakukan pemberian makan siang sehat gratis setiap hari sampai dengan hari terakhir kampanye tanggal 10 Februari 2024.

"Di TKN Prabowo-Gibran prinsip dalam kampanye kami adalah wajib memberikan manfaat langsung bagi orang lain dan orang banyak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan untuk kepentingan kami sendiri yang diprioritaskan. Itu sesuai dengan azas kekeluargaan dan prinsip gotong royong," ujarnya.

Nantinya, bila Prabowo-Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, program tersebut akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan dengan anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun atau kurang lebih Rp.1,1 triliun per hari.

Menurut Tim Pakar TKN ada 82,3 juta anak usia dini dan ibu hamil yang perlu dibantu dan menjadi prioritas pemerintah nantinya.

"Selain untuk membebaskan 30 juta lebih anak usia dini dan 4,8 juta Ibu hamil dari bahaya stunting, dampak multiplier ekonominya juga sangat besar. Karena sumber daya manusia yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan tersebut setiap hari bisa mencapai jutaan orang yang akan menikmati pendapatan tambahan dengan jumlah lebih tinggi dari UMR setiap bulannya," kata Rosan.