Fraksi PDIP DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI Pemilu 2024, Legislator Golkar: Belum Jadi Agenda

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menanggapi Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto terkait yang mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di Pemilu 2024.

Bobby mengatakan, pembentukan tim panja tersebut belum menjadi agenda Komisi I DPR. Lagipula, menurutnya, mesti ada persetujuan dari seluruh anggota fraksi untuk membentuk Panja.

"Belum (bentuk panja, red), karena memang itu kan perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi ya. Kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 10 November.

Selain di Komisi I, Bobby mengungkapkan, internal Partai Golkar pun belum membicarakan soal usulan pembentukan Panja Netralitas TNI. Dia menilai, Panja netralitas bisa dibuat jika ada bukti pendukung sikap TNI.

"Sepengetahuan saya belum ya, karena kan kita kan kalau membuat Panja itu tentu harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Nah, Lantas indikasinya tidak netral apa," ungkap Bobby.

Menurut Bobby, pembentukan Panja Netralitas TNI juga harus melihat dinamika yang terjadi. Sebab, kata dia, panja haruslah bermanfaat bukan justru menimbulkan polemik.

"Kan tentu harus ada itu, sehingga kita memastikan bahwa hasil Panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan Pemilu," demikian Bobby.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI guna mengantisipasi dan mengawasi TNI agar tidak melakukan politik praktis di Pemilu 2024 mendatang.

Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Selasa, 7 November.

"Ibu bapak izin, kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan. Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut di ruang rapat Komisi I DPR.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPR itu, pembentukan Panja Netralitas TNI penting dilakukan untuk menghindari intervensi dari Presiden Joko Widodo kepada para petinggi TNI.

"Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden beri perintah. Tentara dari kecil (dilatih) untuk tegak lurus kepada atasan," tegasnya.

Meski Utut meyakini seluruh petinggi TNI bakal netral dalam Pemilu 2024 ini, namun dia menilai Panja Netralitas TNI tetap perlu dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

"Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu. Kita tidak ingin NKRI pecah, kita tidak ingin Republik ini dibangun oleh para pendahulu bangsa dengan air mata, dan bapak adalah pilar-pilar utamanya. Oleh karenanya, (Panja Netralitas TNI) bagian dari mencegah ternodanya itu. Sapta marga bapak jaga," jelas Utut.