Waket Komisi III dari Gerindra Sebut Panja Netralitas Pemilu Tak Masuk Akal

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburrokhman menyebut pembentukan panitia kerja (panja) seperti Panja Netralitas TNI-Polri dan sebagainya tidak penting, bahkan tidak masuk akal.

"Panja Netralitas BIN karena ada pakta integritas itu kan. Panja netralias KPU, panja netralitas Bawaslu, panja netralitas Komnas HAM, nggak masu akal," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November.

Sebab, lanjutnya, tupoksi kerjanya sama dengan tupoksi kerja komisi secara keseluruhan. Lagipula, menurutnya, soal netralitas aparat sudah ada dalam UU Polri.

"Kalau dibikin panja, yang menjadi anggota panja malah hanya sebagian anggota komisi, yang tidak menjadi anggota panja, nggak bisa dong melakukan kerja kerja konkret memantau dan memastikan netralitas?," jelas Habiburokhman.

"Jadi, soal netralitas itu kan sudah ada aturannya, baik di UU polri, UU yang mengatur tentang intelejen itu sudah ada, sudah jelas, kalau ada fakta ketidaknetralan, jelas jelas ya, baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi. Jadi memang tidak ada urgensi dan logika yang aneh," tambahnya.

Waketum Gerindra itun pun meyakini semangat Komisi III DPR membentuk Panja Netralitas TNI juga sudah mengendur.

"Kalau untuk membentuk panja itu saya pikir logika yang aneh, dan saya pikir, coba deh cek di rekan rekan komisi III yang lain ya, setahu saya semangat untuk membentuk panja itu sepertinya sudah semakin menurun," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi I DPR membentuk Panja Netralitas TNI untuk menjamin TNI netrali di Pemilu 2024. Begitupula, Komisi III DPR menbentuk Panja Netralitas Polri untuk mengawasi alat negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis buntut dari pencopotan sejumlah baliho paslon pilpres oleh aparat dan munculnya pakta integritas dukungan salah satu kandidat.