Waket Komisi I F-PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas TNI
Rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI/FOTO: Nailin In Saroh-VOI

Bagikan:

JAKARTA -Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI guna mengantisipasi dan mengawasi TNI agar tidak melakukan politik praktis di Pemilu 2024 mendatang. 

Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Selasa, 7 November.

"Ibu bapak izin, kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan. Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," ujar Utut di ruang rapat Komisi I DPR..

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPR itu, pembentukan Panja Netralitas TNI penting dilakukan untuk menghindari intervensi dari Presiden Joko Widodo kepada para petinggi TNI. 

"Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden beri perintah. Tentara dari kecil (dilatih) untuk tegak lurus kepada atasan," tegasnya.

Meski Utut meyakini seluruh petinggi TNI bakal netral dalam Pemilu 2024 ini, namun dia menilai Panja Netralitas TNI tetap perlu dibentuk untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. 

"Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu. Kita tidak ingin NKRI pecah, kita tidak ingin Republik ini dibangun oleh para pendahulu bangsa dengan air mata, dan bapak adalah pilar-pilar utamanya. Oleh karenanya, (Panja Netralitas TNI) bagian dari mencegah ternodanya itu. Sapta marga bapak jaga," jelas Utut. 

 

Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut usulan Utut tersebut. Meutya sepakat Pembentukan Panja Netralitas TNI sepanjang tujuannya memang untuk NKRI. 

"Saya rasa, nanti kita akan diskusikan, tetapi memang semua sepakat Pak. Kalau memang ini untuk NKRI, nanti akan kita buat Panja. Kita akan godok diinternal nanti, sekaligus secara mekanisme memilih pimpinan panja dan keanggotaan," kata Meutya.