Bagikan:

TANGERANG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi kedatangan aparat kepolisian ke kantor DPC PDIP Solo.

Hasto menilai kedatangan aparat itu bentuk intimidasi. Menurutnya, tak hanya menyambangi kantor DPC PDIP Solo, kepolisian juga geruduk markas-markas PDIP di daerah lain.

“Di beberapa tempat ada aparat kepolisian yang datang ke kantor partai yang melakukan fungsi-fungsi yang tidak ada kaitannya dengan fungsi Polri yang menanyakan rapatnya berapa kali, tanya yang hadir, itu semua betul-betul intimidasi,” Hasto kepada wartawan di UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 9 November

Hasto mengatakan PDIP telah mengambil sikap dengan membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

"Maka kami langsung bersikap dan membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi, dengan melihat masifnya kecenderungan abuse of power tersebut," katanya.

Hasto pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal situasi dan kondisi politik jelang Pemilu 2024 berkaca pada apa yang dialami pada markas PDIP ini yang diduga berasal dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

“Maka muncul prakasa-prakasa dari tokoh-tokoh pro demokrasi untuk menghadirkan pengawas-pengawas pemilu yang jurdil (jujur dan adil),” ucapnya

Sebelumnya diberitakan, Kantor DPC PDIP di Solo tiba-tiba disampangi polisi kemarin. Mantan Wakil Wali Kota Solo yang juga Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai tindakan tersebut merupakan upaya intimidasi terhadap pihaknya.

“Hal ini menurut saya hal yang tidak wajar karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Tadi siang itu," kata Rudy di Solo, Rabu 8 November.

“Kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu," sambungnya.