Anies Ingin Kebudayaan di Indonesia Tiru Pemerintah Korsel yang Investasi K-Pop Besar-besaran

JAKARTA - Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan bicara soal demam budaya pop Korea Selatan (Korsel) yang kini mendunia, termasuk ke Indonesia. Menurut Anies, hal ini bisa ditiru oleh pemerintah Indonesia.

Anies menjelaskan, meledaknya budaya pop Korsel tidak semata-mata bisa langsung terjadi. Sejak tahun 90-an, pemerintah Korsel rela mengeluarkan investasi besar-besaran untuk mengembangkan budaya K-Pop.

"Korea Selatan, di era 90-an itu investasi besar-besaran di dalam pengembangan kegiatan kebudayaan mereka. Dibiayai dari mulai investasi peralatan, investasi pembelajaran, pengiriman mereka ke berbagai tempat di dunia, mendatangkan pelaku-pelaku seni dunia ke Korea. Ini semua dibiayain oleh negara," kata Anies dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus.

Dari proses investasi selama puluhan tahun ini, menurut Anies, muncul proses kreatif yang bisa membawa budaya pop Korsel ke berbagai belahan dunia.

"Jadi, keberhasilan Korea Selatan adalah hasil investasi. Lalu di dalam kegiatan diplomasinya, dimasukkan betul itu. dari kuliner, sampai film itu negara hadir sangat serius. Hari ini, investasi yang mereka keluarkan tahun 90-an memberikan return komersial yang dahsyat," ungkap Anies.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang lebih banyak daripada Korea Selatan. Jika pemerintah bisa serius menggelongotorkan investasi di bidang ini, lanjut dia, pengembangan budaya Indonesia bisa melampaui negara tersebut.

"Seniman kita punya potensi yang luar biasa. Bahasa sederhananya begini, mereka bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies berpandangan bahwa negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdangangan dengan rakyatnya. Negara seharusnya menyiapkan investasi sebagai kendaraan pemajuan kebudayaan.

"Karena itu, negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, itu rusak semua urusan," imbuhnya.