JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo menjelaskan alasan dirinya meminta alokasi anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi para anggota dewan.
Menurut Prasetyo, kunjungan kerja DPRD DKI ke negara lain lebih efektif dari segi hasil pemantauan karena Jakarta diproyeksikan sebagai pusat bisnis selepas perpindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.
"Bukan semata-mata kita kepingin keluar negeri. Tidak, ya. Tapi, kan setelah pindah dari JKT ke IKN, Jakarta mau buat apa sih? Itu yang harus kita pikirkan," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus.
Menurut Prasetyo, alokasi anggaran kunker anggota dewan ke daerah-daerah lain di Indonesia tak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Mengingat, pembangunan Jakarta telah lebih maju dibanding daerah lain.
"Jakarta sudah punya kesempatan yang lebih besar dengan kemampuan keuangan daerahnya yang cukup," ungkap Prasetyo.
BACA JUGA:
Lagipula, menurut dia, selama ini Pemprov DKI Jakarta juga kerap melakukan kunker ke luar negeri untuk mengembangkan program pemerintah.
Hasil kunker ke luar negeri ini, lanjut Prasetyo, menunjukkan hasil yang lebih optimal, seperti realisasi pembangunan MRT Jakarta fase 2 hingga penggunaan kendaraan listrik.
"MRT fase 2 itu salah satunya, terus LRT. Saya waktu dulu ke Amerika kunjungan kerja mengenai mobil listrik. Di sana harga batrenya cuma 5 ribu dolar AS, dirupiahkan sekitar Rp75 juta. Masih di bawah harga mobil, orang pasti beli," urai Prasetyo.
"Tapi kalau harga baterainya lebih mahal dari harga mobilnya, siapa yang mau beli? Jadi, kita bisa mendapat bagaimana sosialisasinya pakai mobil listrik," tambahnya.
Dalam rapat paripurna Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 9 Agustus lalu, Prasetyo mengusulkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri para anggota dewan. Menurutnya, DPRD tak bisa menyerap gagasan program yang optimal dari kunjungan ke daerah-daerah lain di Indonesia.