Bagikan:

JAKARTA - Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat memeriksa sekitar 25 ribu personil Garda Nasional dari berbagai negara bagian, yang didatangkan ke Washington DC untuk mengamankan pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi ancaman keamanan dari 'internal' pasukan keamanan yang dilibatkan. Melansir Reuters, ini terkait dengan laporan The Washington Post pada Senin kemarin, dimana FBI membahas kemungkinan adanya ekstrimis sayap kanan yang menyamar sebagai anggota Garda Nasional di Washington.

Terkait hal ini, Penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller mengatakan, langkah pemeriksaan yang diambil merupakan antisipasi yang normal untuk dukungan militer dalam peristiwa keamanan yang besar (pelantikan presiden dan wakil presiden).

"Normal untuk dukungan militer dalam pengamanan peristiwa besar. Meskipun, kami tidak memiliki analisa intelijen yang menunjukkan adanya ancaman dari dalam. Kami tidak main-main dalam mengamankan Capitol Hill," katanya. 

garda nasional
Pasukan Garda Nasional melintas di dekat Capitol Hill. (Twitter/ChiefNGB)

Miller pun mengapresiasi, menghargai dan memuji dukungan FBI dalam melakukan pengamanan di Washington DC, guna memastikan seluruh prajuritnya siap untuk menjalankan tugas pengamanan agar pelantikan esok berlangsung sesuai tertib dan lancar.

Sementara itu, Angkatan Darat AS hari ini juga bekerja sama dengan FBI dan Secret Service, untuk menelaah lebih dalam seluruh prajuritnya yang diterjunkan dalam pengamanan di Washington. Termasuk juga memeriksa kembali, apakah diperlukan proses pemeriksaan lebih detail terhadap pasukan yang terlibat dalam pengamanan pelantikan besok.

garda nasional
Pasukan Garda Nasional bersama Capitol Police. (Twitter/ChiefNGB)

"Pemeriksaan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengamanan area di lokasi pengambilan sumpah dalam upacara pelantikan besok, dinilai FBI dan lainnya menjadi langkah (antisipasi) yang bijaksana," Penjabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Peter Gaynor.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan indikasi dan bukti adanya ancaman yang sedang direncanakan dari internal pasukan keamanan. Namun ia memastikan, pihaknya tidak akan main-main dalam mengatasi potensi ancaman terhadap perpindahan kekuasaan yang konstitusional dan damai.