'Tolak' Seruan Mengenai Rencana Perombakan Peradilan, PM Israel Netanyahu: Saya Mengenal Presiden Biden Lebih dari 40 Tahun

JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu 'menolak' seruan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk "keluar" dari rencana perombakan peradilan yang telah memicu protes di seluruh negeri, tetapi menyebut aliansi dengan Washington tidak terpatahkan.

Presiden Biden pada Hari Selasa mendesak PM Netanyahu, untuk membatalkan proposal yang akan memberikan Pemerintah Israel kontrol yang lebih besar terhadap penunjukan hakim-hakim di Mahkamah Agung negara itu.

"Saya harap dia meninggalkannya," kata Presiden Biden, melansir The National News 29 Maret.

Gedung Putih pada awalnya mengatakan sebagai tanggapan, PM Netanyahu harus mencari kompromi atas masalah ini.

"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin," ujar Presiden Biden.

"Saya khawatir mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini. Mudah-mudahan Perdana Menteri (Netanyahu) akan bertindak dengan cara yang akan mencoba untuk mencari kompromi yang tulus, tetapi itu masih harus dilihat," harapnya.

I have known President Biden for over 40 years, and I appreciate his longstanding commitment to Israel. The alliance between Israel and the United States is unbreakable and always overcomes the occasional disagreements between us

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 28, 2023

Namun, pemimpin Israel tersebut menanggapi melalui Twitter dengan mengatakan, ia tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan dari luar negeri.

"Saya telah mengenal Presiden Biden selama lebih dari 40 tahun, dan saya menghargai komitmennya yang telah berlangsung lama terhadap Israel," tulisnya di platform media sosial tersebut.

"Aliansi antara Israel dan Amerika Serikat tidak dapat dipatahkan dan selalu mengatasi perbedaan pendapat yang kadang-kadang terjadi di antara kami," sambungnya.

"Pemerintahan saya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan mengembalikan keseimbangan yang tepat antara tiga cabang pemerintahan, yang sedang kami perjuangkan melalui konsensus yang luas," jelas PM Netanyahu.

"Israel adalah negara berdaulat yang membuat keputusan berdasarkan kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari para sahabat," tandasnya.

Diketahui, PM Netanyahu menunda proposal tersebut pada Hari Senin, setelah para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di seluruh Israel.