80 Ribu Warga Turun ke Jalan, Pekerja hingga Diplomat Mogok Kerja: PM Israel Netanyahu Tunda Perombakan Peradilan

JAKARTA - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan penundaan keputusan mengenai rencana perombakan peradilan yang diperdebatkan secara sengit pada Hari Senin, di tengah-tengah kekhawatiran krisis nasional terburuk Israel dalam beberapa tahun terakhir ini dapat memecah belah koalisinya atau berujung pada kekerasan.

Tidak jelas seberapa lama penundaan RUU tersebut hingga sidang parlemen berikutnya, yang diumumkan oleh mitra koalisi sayap kanan, Jewish Power, akan memuaskan kedua belah pihak atau mendinginkan krisis terjadi saat ini, melansir Reuters 27 Maret.

Seorang mitra koalisi sayap kanan, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir mengatakan, ia telah menyetujui penundaan tersebut sebagai imbalan atas komitmen untuk mengajukan legislasi tersebut pada sesi parlemen berikutnya.

"Saya setuju untuk menghapus hak veto untuk menolak legislasi tersebut, dengan imbalan komitmen dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa legislasi tersebut akan diajukan ke Knesset untuk disetujui pada sesi berikutnya," sebut Ben-Gvir mengatakan dalam sebuah pernyataan, seperti mengutip The National News.

Perubahan yang diusulkan, yang oleh para kritikus disebut sebagai serangan terhadap demokrasi Israel, akan mempersulit kekuasaan Mahkamah Agung untuk memerintah legislatif dan eksekutif. Perubahan tersebut juga akan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah untuk menunjuk para hakim.

Para penentang rencana untuk memperketat kontrol parlemen terhadap proses peradilan menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi, menggalang protes besar-besaran untuk menentangnya.

Sementara, para pendukung undang-undang tersebut, termasuk para penggemar sepak bola sayap kanan, telah berjanji akan melakukan demonstrasi tandingan.

Keputusan tersebut muncul ketika lebih dari 80.000 warga Israel turun ke jalan, sementara hampir semua industri besar mogok kerja pada Hari Senin.

Penerbangan dari bandara Ben Gurion dihentikan. Pun demikian dengan layanan pelabuhan, bank, rumah sakit, dan layanan medis juga dihentikan, karena kepala serikat buruh nasional Histadrut menyerukan pemogokan umum untuk menghentikan perombakan peradilan.

Selain itu, para diplomat berhenti bekerja di misi-misi asing. Pemerintah daerah diperkirakan akan menutup sekolah-sekolah prasekolah yang mereka kelola, memangkas layanan-layanan lainnya, sementara serikat dokter utama mengumumkan bahwa para anggotanya juga akan mogok kerja.

"Saya menyerukan kepada semua pengunjuk rasa di Yerusalem, baik dari sayap kiri maupun kanan, untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melakukan kekerasan," cuit PM Netanyahu di Twitter.

Terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan pada Hari Senin: "Kami belum pernah mengalami hari-hari di mana ancaman eksternal bersatu, sementara badai sedang terjadi di dalam negeri".