Eri Cahyadi: Apa Artinya Membangun Kalau Masih Ada Orang Miskin di Surabaya?

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ingin mewujudkan Kampung Madani atau kawasan yang mengedepankan sikap tenggang rasa, saling menghargai, membangun jejaring untuk mencapai kesejahteraan bersama di "Kota Pahlawan" --sebutan Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Apalah artinya membangun yang terlihat mata kalau masih ada orang miskin di Surabaya, buat apa kalau tidak ada manfaatnya untuk umat," kata dia saat melantik Pengurus Forum Komunikasi (Forkom) LPMK Periode tahun 2023-2027 di Surabaya dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Maret.

Kampung Madani pada dasarnya merupakan implementasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam empat pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan hukum.

Wali Kota Eri mengharapkan setelah terbentuk ketua dan penasihat LPMK yang baru bisa menciptakan Kampung Madani.

Selain itu, para LPMK se-Kota Surabaya yang hadir untuk mau turun ke bawah menjaga kebersamaan dan tradisi guyub warga.

Dia menyatakan keinginan agar LPMK se-Surabaya membantu pemkot ke depannya dalam mengatasi berbagai persoalan, antara lain masalah putus sekolah, kemiskinan, gizi buruk, dan stunting.

Ia berharap, dengan adanya Forkom LPMK warga Surabaya sejahtera.

"Dengan pelantikan Forkom LPMK ini, saya harap bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemkot dan seluruh warga Surabaya. Bukan karena saya yang paling hebat," kata Cak Eri, panggilan lekat dia.

Ketua Forkom LPMK Kota Surabaya Setio Slamet Harijadi mengatakan Forkom LPMK bersama pemkot berupaya membantu warga terbebas dari kemiskinan.

Selain itu, Forkom LPMK harus bisa membantu mengatasi permasalahan sosial warga.

"Saya harap Forkom LPMK ke depannya bisa semakin guyub dan rukun, karena kami mitra Pemkot Surabaya. Maka dari itu, ayo duduk bersama demi warga Surabaya yang lebih baik," kata dia.

Dia berharap kepada seluruh anggota LPMK Surabaya bekerja untuk kepentingan warga. Apabila ada anggota LPMK yang bekerja tidak untuk kepentingan warga, maka harus siap menerima konsekuensi.