Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Buat Apa Bikin Bangunan Monumental Kalau Masih Banyak Warga Miskin?

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tidak akan membuat bangunan yang monumental sebelum warga di Kota Pahlawan itu sejahtera.

"Buat apa? membangun bangunan monumental menggunakan APBD, kalau masih banyak warga miskin di Surabaya, masih ada gizi buruk di Surabaya," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dilansir Antara, Senin, 4 April

Eri Cahyadi dalam beberapa kesempatan, selalu menekankan dalam membangun bangunan monumental itu tidak akan berarti selama masyarakat Kota Surabaya masih ada yang mengalami kekerdilan, miskin, dan masih belum mendapat pekerjaan.

Karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi ingin Pemkot Surabaya bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat guna menyejahterakan warga di Kota Surabaya.

Menurut Eri, salah satu elemen yang sudah bekerja sama dalam rangka menangani anak gizi buruk dan kerdil di Kota Pahlawan adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surabaya.

Eri berharap PKK Surabaya tidak pernah lelah berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya dalam membantu masyarakat, ketika tahu ada orang yang membutuhkan.

"Tanpa mereka (anggota PKK), Pemkot Surabaya tidak ada artinya dan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat," kata Eri Cahyadi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani sebelumnya mengatakan penanganan dan pencegahan masalah kekerdilan itu sudah menjadi tugas bersama antara PKK, Pemkot Surabaya dan seluruh jajaran camat dan lurah.

Rini meminta para Kader Surabaya Hebat untuk menyampaikan kepada orang tua, agar tidak lalai dalam memberikan makanan bergizi dan mengasuh anak.

"Jangan sampai lupa memberikan gizi yang seimbang, karena pernah ada orang tua yang hanya peduli dengan penampilan diri sendiri, tapi anaknya mengalami kekerdilan," ujar dia.

Dia menyampaikan sebelumnya jumlah anak yang mengalami kekerdilan di Kota Surabaya sempat menyentuh angka 5.727 anak. Namun, berkat kerja sama dari para OPD, camat, lurah dan kader, angka itu menunjukkan penurunan drastis hingga menjadi 1.534 anak. Pada Oktober 2021, jumlahnya 5.727 dan pada akhir Maret 2022 menjadi 1.543 anak.