Warga Miskin Ekstrem Jakarta 95 Ribu Orang, DPRD Anggap Pemberian Bansos Bukan Solusi

JAKARTA - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menanggapi soal angka kemiskinan ekstrem di Jakarta capai 95 ribu orang. Menurut dia, Pemprov DKI harus menelusuri kondisi ini.

Sebab, kata Gilbert, penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti pembagian sembako sebagai tak cukup untuk menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Ibu Kota. Kemungkinan, masih ada warga dengan kemampuan ekonomi rendah yang tidak masuk sasaran program jaring pengaman sosial.

"Itu mesti diteliti, apakah mereka tidak mendapat kartu-kartu berupa jaring pengaman sosial. Sebab, bansos bukan jawaban. Bansos itu cuma suntikan sekali untuk makan dan besok bisa lapar lagi. Tapi kalau mereka memiliki jaring pengaman sosial, maka akan mendapat kesinambungan," ungkap Gilbert kepada wartawan, Rabu, 1 Februari.

Kemudian, lanjut Gilbert, Pemprov DKI juga perlu mencari tahu penyebab warga dengan pengeluaran per kapita penduduk miskin ekstrem di Jakarta hanya sebesar Rp11.633 per harinya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Apakah karena ketidakmampuan atas pendidikan, pengeluaran transportasi yang besar, atau masalah perumahan," ucapnya.

Menurut dia, identifikasi faktor yang menyebabkan warga berada pada kondisi miskin ekstrem ini bisa menjadi dasar penentuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya.

"Misalnya kalau ada warga disabilitas, berarti kan harus diberi pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. Ada orang yang tidak punya tempat tinggal tapi dia punya pekerjaan, ya diberi rumah susun. Jadi, pendekatannya harus diklusterkan," jelas Gilbert.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, masih ada sekitar 95 ribu warga miskin ekstrem di Jakarta per Maret 2022, dengan angka kemisikinan ekstrem sebesar 0,89 persen dari total 10,7 juta penduduk.

Perhitungan angka kemiskinan ekstrem oleh BPS DKI Jakarta dilihat dari pengeluaran per kapita per hari di bawah Rp11.633 atau secara akumulasi pengeluaran rumah tangga per kapita di bawah Rp350.000 tiap bulan.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus mengungkapkan, dengan adanya bantuan sosial (bansos) yang telah digelontorkan Pemprov DKI seharusnya tidak ada penduduk miskin ekstrem di Ibu Kota.

“Sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema yang ada. Inilah yang sedang dicari akar persoalannya,” kata Tavip pada Senin, 30 Januari.