Bagikan:

JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, buka suara soal reshuffle kabinet yang diisukan bakal dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Menurutnya, perombakan kabinet merupakan wewenang penuh Jokowi termasuk soal waktu. 

"Kalau reshuffle  hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden," ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu, 28 Jakarta. 

Sebagai parpol pendukung pemerintah, Hasto mengungkapkan, PDIP telah memberikan berbagai masukan kepada presiden. Namun, Hasto belum bisa membeberkan nama menteri yang akan diganti lantaran terkait masa depan seseorang.

"Tentu sebagai partai kami memberikan masukan. Tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.

Terkait hari Rabu Pon yang jatuh pada 1 Februari mendatang, Hasto menilai hari tersebut memang sering dijadikan sebagai momentum. Bahkan Jokowi selalu memilih Rabu Pon untuk melakukan reshuffle

"Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," katanya.

 

Bahkan tambah Hasto, Presiden pertama sekaligus Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni dalam momentum 17 Agustus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.

"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Sehingga itu preferensi, biasa dipilih para pemimpin,” kata Hasto.

 

Pada awal tahun 2023, Presiden Jokowi kembali buka suara soal kabar reshuffle kabinet. Hal itu disampaikan saat meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari. 

"Tunggu," kata Jokowi sambil tersenyum. Jokowi lantas langsung pergi meninggalkan lokasi.