JAKARTA - Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro memastikan akan menggugat keputusan pemerintah lewat surat keputusan bersama (SKB) yang melarang kegiatan, aktivitas dan atribut FPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan mem-PTUN-kan terhadap keputusan tersebut," kata Sugito saat ditemui di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Desember.
Sugito menuturkan, perlawanan lewat jalur hukum dilakukan atas perintah pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya.
"Habib Rizieq bilang, tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum, gugat PTUN. Kalau misalnya ada format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran kita akan mengajukan gugatan PTUN," tuturnya.
Sugito menyebut tim bantuan hukum FPI sedang mempersiapkan proses gugatan pencabutan izin organisasinya ke PTUN. "Secepatnya akan kita layangkan," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Polisi Larang FPI Gelar Konferensi Pers yang Mulanya Direncanakan Sore Ini
30 Desember 2020, 17:20 -
| BERNAS
Legitimasi Negara Bukan Hal Penting buat FPI, Mahfud MD Harusnya Tahu
30 Desember 2020, 17:19
Pemerintah melarang segala aktivitas atau kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Larangan ini tertuang dalam surat keputusan bersama yang diteken 6 pejabat.
“Jadi dengan larangan ini (FPI) tidak punya legal standing, kepada aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah kalau ada organisasi mengantasnamakan FPI itu dianggap harus tidak ada dan harus ditolak karena legal standing tidak ada terhitung hari ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Surat keputusan bersama ini diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
