Dibanding Harun Masiku, KPK Utamakan Pencarian Bupati Mamberamo Tengah yang Terjerat Pencucian Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pencarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak lebih menarik dibanding eks caleg Harun Masiku. Penyebabnya, dia terjerat pasal berlapis termasuk dugaan pencucian uang.

"Justru lebih besar misalnya Ricky Ham Pagawak. Nah, itu kan nilainya cukup besar, bahkan kemudian, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari.

Meski begitu, Ali menyebut Harun Masiku akan tetap dicari. Mereka memastikan seluruh buronannya, diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Artinya memang keseriusan untuk menangani perkara itu terus kami lakukan penyelesaiannya," tegas Ali.

KPK juga memastikan akan memanfaatkan koneksinya untuk mencari para buronan. Terutama, bagi mereka yang kabur ke luar negeri.

"Yang pasti bahwa KPK tidak sendiri ketika melakukan pencarian, kami koordinasi dengan pihak imigrasi, dengan pihak bareskrim, dengan otoritas negara lain terus kami lakukan," ucap Ali.

Sebelumnya, komisi antirasuah menyebut ada lima buronan yang yang masih dicari. Selain Harun Masiku, mereka adalah Izil Azhar yang buron sejak 2018; Kirana Kotama yang buron sejak 2017; Paulus Tanos yang merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP; dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang merupakan tersangka dugaan suap serta gratifikasi.

Sementara terkait buronan KPK, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bilang prosesnya tak mudah. Apalagi jika mereka lari ke luar negeri.

Ada aturan yang harus ditaati sebelum menangkap seseorang yang lari ke luar negeri. Meski begitu, KPK diyakini sudah tahu keberadaan sejumlah buronannya termasuk Harun Masiku.

"Kita proses pelan-pelan. Soal Mamberamo dan Harun Masiku misalnya, sudah diendus di mana, namanya sudah diganti sudah kita ketahui," kata Mahfud kepada wartawan di kantornya, Rabu, 11 Januari.

Selain itu, pemerintah berupaya membuka komunikasi dengan negara yang diduga jadi tempat pelarian buronan KPK. "Tetapi tidak semudah membalikkan tangan ya, supaya hati-hati tapi kita pun tangani terus," ujar Mahfud.