Setelah Direspons Heru Budi, Isu Korupsi Bansos DKI Era Anies juga Disorot KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek ada atau tidaknya laporan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan menanggapi cuitan pegiat media sosial Twitter, Rudi Valinka di akunnya @kurawa. Dia menyebut bantuan yang diberikan saat pandemi COVID-19 diduga dikorupsi pejabat terkait.

"Kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis, 12 Januari.

Ali juga minta siapapun yang tahu dugaan korupsi itu segera melapor. Pelaporan ini harus dilakukan agar KPK bisa melakukan pengusutan.

Setelah ada pelaporan, nantinya KPK akan bergerak. "Kami pasti menindaklanjutinya," tegas Ali.

"KPK akan memverifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi, misalnya. Kami tindaklanjuti dan kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," sambungnya.

Masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi, khususnya terkait bansos COVID-19 di DKI lewat berbagai cara. Termasuk mengirimkan surat elektronik ke KPK atau datang secara langsung membawa bukti awal.

Rudi Valinka menuding ada temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020. Lewat akun Twitternya, @kurawa, dia menyoroti alokasi anggaran pengadaan bansos dari Pemprov DKI ke tiga perusahaan untuk mengurusi penyaluran bansos 11 tahap.

Selain itu, pagu pengadaan bansos oleh Perumda Pasar Jaya yang paling besar dibanding perusahaan lain, yakni senilai Rp2,85 triliun. Hanya saja, Rudi tak memerinci secara jelas soal dugaan korupsi itu.

Ia hanya mengungkap data yang diklaim sebagai hasil audit forensik kantor akuntan publik (KAP) Ernst & Young yang menyatakan adanya unknown shrinkage (kehilangan yang tidak diketahui) senilai Rp150 miliar.

Selanjutnya, @kurawa juga membuka data yang diduga daftar vendor dan suplier pengadaan bansos Pemprov DKI.

Dalam daftar tersebut, terdapat beberapa vendor dan suplier yang bukan berlatar belakang penyedia bahan makanan, melainkan pengelola parkir hingga kontraktor bangunan.

Berikutnya, @kurawa juga mengungkap kondisi gudang penyimpanan beras yang diduga untuk penyaluran bansos. Kondisi beras di sana sudah mulai membusuk dengan warna beras yang sudah menguning dan disertai jamur.

Direspons Heru Budi 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dirinya tak mengetahui adanya dugaan korupsi bansos. Sebab, saat itu Kepala Sekretariat Presiden tersebut belum menjabat sebagai Pj Gubernur DKI.

"Saya enggak tahu. Itu kan (sudah) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 11 Januari.

Heru menegaskan, selama memimpin DKI, dirinya kerap meminta jajarannya untuk melakukan kroscek dan pencocokan data dalam program-program Pemprov DKI Jakarta.

"Maka dari saya di sini, sudah tiga-empat kali membahas mengenai rekonsilasi data. Kalau yang lalu-lalu, kan, saya enggak paham," ujar Heru.