Tak Sepakat Kritikan Anies, Demokrat Sebut Heru Budi Birokrat Tulen

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menilai kritikan Anies Baswedan soal Pemprov DKI era kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pelit kepada warganya tidaklah tepat.

Heru, menurut Mujiyono, merupakan pemimpin berlatar birokrat yang kinerjanya berorientasi kepada hasil, bukan sekadar asumsi publik.

"Biasanya, jika politikus yang memimpin hasilnya belum nyata tapi pemberitaannya sudah meluas. Hal ini berbeda dengan Seorang Heru Budi Hartono, seorang birokrat tulen yang selalu berorientasi kepada hasil yang nyata dan dapat dicapai," kata Mujiyono kepada wartawan, Selasa, 23 Juli.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ini menilai, Heru hanya melakukan penataan data demi memastikan anggaran penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Mengingat, nilai anggaran belanja bantuan sosial DKI Jakarta kini sangat besar, mencapai Rp18,1 triliun atau lebih dari 22 persen dari total APBD Tahun 2024.

"Menurut saya, bansos atau subsidi memang harus dipastikan tepat sasaran. Siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima Bansos," tegas Mujiyono.

"Keberanian untuk bertindak tidak populis menurut kami adalah karakter yang penting bagi Gubernur Jakarta untuk menata kesemrawutan yang terjadi sekian lama," tambahnya.

Sebelumnya, Anies mengaku berniat kembali maju sebagai calon Gubernur DKI karena ingin menjadikan kondisi Jakarta dan tata pemerintahannya seperti saat dirinya menjabat gubernur periode 2017-2022 lalu.

"Kita ingin suasana itu kembali, kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya, pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ungkap Anies, Sabtu, 20 Juli.

"Oleh karena itu, kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," tambahnya.

Pernyataan ini direspons Heru. Heru pun meminta Anies untuk tidak menjadikannya sebagai kambing hitam dalam mencari dukungan masyarakat untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata Heru ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Heru Budi mengklaim dirinya tidak sekalipun menghentikan program bantuan sosial yang berjalan sejak era kepemimpinan Anies di Jakarta. Justru, Heru mengaku memperbaiki data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan. Tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada," tegas Heru.