Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai kritikan Anies Baswedan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta selama kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah hal wajar.

Anies, menurut Hasbi, mengkritik kebijakan Heru saat ini karena statusnya sebagai warga negara.

"Pak Anies kan warga negara biasa, sekarang dia mantan gubernur, sebagai warga negara biasa. Wajar menyampaikan bahwa banyak yang tidak jalan di Pemprov DKI Jakarta, kan sesuatu yang wajar," ucap Hasbi saat dihubungi, Selasa, 23 Juli.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta ini memandang, Heru tak perlu menangkap bahwa kritikan tersebut merupakan cara Anies mengkambinghitamkannya jelang Pilkada 2024.

"Itu sesuatu yang biasa, siapapun dikritik itu biasa. Tujuannya kan dikritik itu untuk membangun, jadi tidak ada masalah. Dia (Heru) juga enggak perlu baper," tutur Hasbi.

Heru, menurut Hasbi, menjadikan kritik sebagai narasi membangun agar bisa menjalankan kepemimpinan dengan lebih baik. Lagipula, sejumlah program Pemprov DKI saat ini, terutama pada penyaluran bantuan, memang perlu dikritisi.

"Salah satu contoh, banyak pemotongan-pemotongan yang seharusnya padahal anggaran Pemda itu cukup. Misalnya salah satunya KJP, Kartu Lansia, pada waktu itu kan dipotong," urainya.

Sebelumnya, Anies mengaku berniat kembali maju sebagai calon Gubernur DKI karena ingin menjadikan kondisi Jakarta dan tata pemerintahannya seperti saat dirinya menjabat gubernur periode 2017-2022 lalu.

"Kita ingin suasana itu kembali, kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya, pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ungkap Anies, Sabtu, 20 Juli.

"Oleh karena itu, kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," tambahnya.

Pernyataan ini direspons Heru. Heru pun meminta Anies untuk tidak menjadikannya sebagai kambing hitam dalam mencari dukungan masyarakat untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata Heru ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli malam.

Heru Budi mengklaim dirinya tidak sekalipun menghentikan program bantuan sosial yang berjalan sejak era kepemimpinan Anies di Jakarta. Justru, Heru mengaku memperbaiki data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan. Tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada," tegas Heru.