Dikritik PDIP Soal Komunikasi Publiknya Belum Maksimal, Heru Budi: Namanya Manusia Ada Kurangnya

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menerima kritikan dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta soal komunikasi publiknya sebagai pejabat daerah belum maksimal selama setahun menjabat.

"Komunikasi publik dianggap kurang baik, ya namanya manusia ada kurangnya. Yang kurang saya tambahin. Kalau komunikasi publik dianggap kurang ya namanya orang menilai saya kurang ya gak apa-apa juga," kata Heru di Kelurahan Pekojan, Jakarta Barat, Rabu, 11 Oktober.

Heru mengaku belum mengetahui apakah jabatannya akan diperpanjang atau tidak. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 17 Oktober 2023, tepat setahun dirinya dilantik.

Heru menyerahkan keputusan perpanjangan jabatan setahun ke depan sebagai Pj Gubernur DKI kepada Kementerian Dalam Negeri. Heru pun telah menjalani evaluasi terakhir dalam satu periode menjabat sebagai Pj Gubernur.

"Evaluasi setahun, ya besok tanggal 17 sudah setahun. Ditugaskan sebagai Pj Gubernur, ya terserah yang menugaskan, Kemendagri," ungkap dia.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono sebelumnya mengevaluasi kinerja Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama satu tahun. Gembong menilai, sejak awal menjabat hingga kini, komunikasi publik Heru sebagai Pj Gubernur masih belum maksimal dan perlu diperbaiki.

"Pertama, komunikasi publik pak heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Oktober.

Meski Heru seorang birokrat dan bukan politikus, Gembong menilai kepiawaian dalam berkomunikasi juga diperlukan. Khususnya, dalam memberikan arahan mengenai kebijakan dan program yang dijalankan.

"Ketika komunikasi baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikais publiknya kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," ungkap Gembong.

Karenanya, jika masa jabatan Heru kembali diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri, Gembong meminta agar komunikasi publik Heru diperbaiki. Kemudian, Heru juga diminta melaksanakan pembanguan yang belum terrealisasi.

"Pak Heru yang masa baktinya hampir berakhir, ya kerja keras melayani masyarakat. Ekseskui program yang belum tereksekusi," ungkap Gembong.

"Kemudian, pembenahan data-data warga miskin jakarta. Walaupun sekarang terjadi polemik, tapi pendataan mesti dievaluasi secara baik," lanjutnya.