PDIP Semprot Heru Budi: Komunikasi Publik Pak Pj Lemah, Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengungkapkan kegelisahan mereka kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hal ini disampaikan saat Heru mengunjungi ruangan Fraksi PDIP di gedung DPRD DKI untuk bersilaturahmi. Kepada Heru,, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai komunikasi publik Pemprov DKI Jakarta tidak cukup baik selama menjabat dua bulan terakhir.

"Yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah, sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," kata Gembong di ruang Fraksi PDIP, Senin, 19 Desember.

Gembong menyoroti dua masalah. Pertama, soal keputusan Heru membatasi usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta maksimal 56 tahun.

Setelah aturan baru itu terbit, Heru baru menjelaskan keputusannya untuk membatasi usia PJLP telah mengikuti regulasi dalam undang-undang yang mengatur soal ketenagakerjaan. Menurut Gembong, kebijakan Heru menimbulkan kegelisahan di masyarakat, khususnya PJLP yang berusia di atas 56 tahun.

"Soal PJLP, walaupun tujuan Pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan UU, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil, yang mengais rezeki di jalanan, ibaratnya, menyapu jalanan merasa gelisah. Kami Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, bukan sekadar minus," cecar Gembong.

Masalah kedua yang disoroti Gembong adalah perubahan slogan Jakarta menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia". Pergantian slogan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Banyak masyarakat yang menyayangkan Heru menghapus slogan "Kota Kolaborasi" beserta logo +Jakarta. Padahal, slogan yang digagas Anies Baswedan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya dipandang positif.

Belakangan, setelah kegaduhan timbul, Pemprov DKI mengklarifikasi bahwa slogan Anies yang diganti adalah "Maju Kotanya Bahagia Warganya". Alasan pergantian slogan menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" adalah menyesuaikan visi Gubernur DKI yang memimpin pada periode berjalan.

Menurut Gembong, jika penjelasan mengenai perubahan slogan ini dikomunikasikan ke publik dengan baik sejak awal, maka kegaduhan tak perlu terjadi.

"Kami jadi bulan-bulanan awak media karena komunikasi publiknya (Heru) yang kurang berjalan dengan baik. Ke depan, Pak Pj perlu menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu membahu, apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD," papar Gembong.