Bagikan:

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan melanjutkan program penataan RW kumuh di Jakarta. Ditargetkan, ada 250 RW kumuh yang akan ditata hingga tahun 2026.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah mengungkapkan, penataan RW kumuh pada era Heru memiliki konsep bedah rumah-rumah yang berada para pemukiman kumuh.

"Terkait dengan perbaikan kampung ini akan lanjut dan bahkan lebih ditingkatnya scoop-nya oleh Pak Gubernur (Heru). Jadi untuk unit-unit (rumah) yang memang perlu dilakukan pembedahan, itu nanti kita akan masuk," kata Afan saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat, 6 Januari.

Salah satu fokus dalam bedah RW kumuh ini mengupayakan setiap rumah menjadi lebih sehat, seperti mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang lancar.

"Saking sempitnya antara atap dan atap rumah yang berhadapan, itu saling menutup. Jadi enggak ada sinar, enggak ada sirkulasi udara. Ini salah satu objek yang akan dilamukan perbaikan oleh Pak Gubernur," ujar Afan.

Afan mengungkapkan anggaran bedah RW kumuh sudah dialokasikan dalam APBD. Lalu, sebagian biaya yang dibutuhkan untuk menata kampung tersebut akan diambil dari pendanaan corporate social responsibility (CSR).

Sejauh ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI telah mendata target RW-RW kumuh yang akan dilakukan penataan berdasarkan evaluasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Secara total, ada 450 RW yang masuk dalam pendataan, namun Pmprov DKI memprioritaskan 250 RW untuk ditata lebih dulu.

"Secara total ada 450 RW kumuh di DKI. Sekitar 250 yang akan kita benahi, itu bertahap sampai 2026," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, program penataan RW kumuh sejatinya telah dilangsungkan gubernur-gubernur DKI terdahulu. Pada era Joko Widodo, Pemprov DKI memiliki program kampung deret.

Sementara, saat Anies Baswedan menjabat, penataan kampung kumuh dijalankan dengan konsep community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).