JAKARTA - Pemprov DKI mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan penataan kampung kumuh di Jakarta. Program penataan kampung ini berbeda dengan yang dijalankan Anies Baswedan saat masih menjabat Gubernur DKI.
Saat menjadi Gubernur DKI, Anies punya program penataan kampung kumuh dijalankan dengan konsep community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).
Pada program tersebut, Anies melakukan penataan dengan melibatkan warga dan komunitas terkait perencanaan pembangunan permukiman yang mereka butuhkan. Setelahnya, penataan dieksekusi Pemprov DKI tanpa melibatkan pemerintah pusat.
Sementara, penataan kampung kumuh saat ini dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan pelaksanaanya dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan usai rapat pimpinan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR di Balai Kota DKI Jakarta.
"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra di Balai Kota DKI, Rabu, 15 Februari.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut program penataan kampung kumuh ini diawali dengan penentuan lokasi prioritas. Penentuan ini dikoordinasikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Saya terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Pak Menko PMK membantu Pemda DKI untuk melakukan bedah wilayah ataupun revitalisasi bedah kawasan bersinergi dengan pemda. Titik-titik yang mana, lokasinya nanti kami Menteri PMK bersama Menteri PUPR," ucap Heru.
BACA JUGA:
Heru menuturkan, Pemprov DKI telah memetakan 14 kawasan kumuh. Beberapa di antaranya adalah kawasan Muara Angke dan Kalibaru, Jakarta Utara.
"Saya punya data 14 kawasan kumuh yang prioritas, tinggal nanti disinkronkan, yang mana dari 14 kawasan kumuh itu masuk kawasan prioritas dari Pak Menteri PMK dengan Pak Menteri PUPR," lanjut dia.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
