JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti kondisi permukiman padat penduduk yang berkondisi kumuh di Ibu Kota. Bahkan, masih ada kampung kumuh di dekat Istana Negara.
Hal ini ditanggapi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru mengaku akan mengecek lokasi yang disebut sebagai kampung kumuh serta melakukan penataannya.
"Kita lihat, kita tata," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 20 Maret.
Dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Pusat pada Kamis, 16 Maret lalu, Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota.
Yang paling disorot Prasetyo adalah kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang notabene tak jauh lokasinya dari Istana Negara.
BACA JUGA:
“Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Ke sana (lihat langsung), untuk berbuat sesuatu,” tutur Prasetyo.
Prasetyo pun mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk. Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.
“Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat,” ucapnya.
Pada kegaitan musrenbang Jakarta Pusat, Pemkot Jakpus sudah menerima 1.059 program usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan yang akan disisir lagi untuk dijadikan program prioritas tahun 2024. Adapun program prioritas tahun depan yakni penanggulangan banjir, penurunan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan, serta penataan kawasan.