Dibantu Pusat, Bakal Seperti Apa Perbaikan Kampung Kumuh di Jakarta?

JAKARTA - Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta, Sarjoko menjelaskan seperti apa program penataan kampung kumuh yang dijalankan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Penataan kampung kumuh yang dibantu dengan pemerintah pusat akan dilakukan pada sarana dan prasarana umum.

"Kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK (mandi, cuci, kakus), komunal, ataupun air bersihnya. Kemudian penataan pada aspek penerangan hingga penghijauan," kata Sarjoko kepada wartawan, Kamis, 16 Februari.

Pemprov DKI memiliki dua pendekatan pelaksanaan anggaran dalam penataan kampung kumuh ini. Jika sarana yang ditata berada pada lahan milik Pemprov DKI, maka alokasi dananya ditanggung APBD.

"Tetapi kalau perbaikan atau penyedia di atas pribadi atau nonaset, itu pakai dana CSR (corporate social responsibility) atau sumber lain," ungkapnya.

Terdapat 14 kawasan yang telah dipetakan Pemprov DKI sebagai sasaran penataan kampung kumuh. Namun, Pemprov DKI terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerntah pusat untuk kepastian lokasi prioritas yang akan ditata.

"Saat ini kita lagi identifikasi lokasi mana yang perlu dilakukan intervensi. Jadi, kita masih sinkronisasi datanya," tutur dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan penataan kampung kumuh di Jakarta. Program penataan kampung ini berbeda dengan yang dijalankan Anies Baswedan saat masih menjabat Gubernur DKI.

Saat menjadi Gubernur DKI, Anies punya program penataan kampung kumuh dijalankan dengan konsep community action plan (CAP) dan collaborative implementation program (CIP).

Pada program tersebut, Anies melakukan penataan dengan melibatkan warga dan komunitas terkait perencanaan pembangunan permukiman yang mereka butuhkan. Setelahnya, penataan dieksekusi Pemprov DKI tanpa melibatkan pemerintah pusat.

Sementara, penataan kampung kumuh saat ini dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan pelaksanaanya dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemerintah daerah.

Hal ini diungkapkan usai rapat pimpinan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan pejabat Kementerian PUPR di Balai Kota DKI Jakarta.

"Kementerian PUPR di DKI dikaitkan penanganan kawasan kumuh, terutama penanganan kawasan ekstrem. Kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Kemenko PMK, kami tindak lanjuti pelaksanaannya di lapangan dan berkolaborasi dengan Pemda DKI," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra di Balai Kota DKI, Rabu, 15 Februari.