Kemenhub: ERP Bisa Kurangi Kepadatan Lalu Lintas di Jakarta

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meyakini kebijakan penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menilai bahwa rencana penerapan kebijakan ERP bisa menjadi salah satu cara untuk secara tidak langsung memaksa masyarakat beralih ke kendaraan umum.

“Saya rasa itu (ERP) satu hal yang sangat bisa, sangat mungkin dijadikan salah satu cara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Februari.

Namun, Adita menekankan, agar rencana ini tidak buru-buru diterapkan.

Menurut Adita, penyusunan skema dan mekanime kebijakan harus sangat diperhatikan dan sosialisasinya pun harus masif dijalankan.

“Tetapi sekali lagi kami pun sangat memahami ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, jadi tidak mungkin itu dilakukan dalam jangka waktu yang terlalu pendek tanpa sosialisasi,” tuturnya.

Adita mengatakan, pihak Pemprov DKI juga sudah mengoordinasikan dengan Kemenhub, dalam hal ini melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal rencana penerapan ERP.

“Beberapa rekomendasi kami berikan, apalagi tujuannya sekali lagi itu mengurangi kemacetan. Jadi ada beberapa hal juga yang kami berikan masukan. Tapi sekali lagi ini keputusan ada di pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menyerahkan nasib pembahasan rapeda yang mengatur ERP kepada DPRD DKI Jakarta.

“Ya terserah, kalau DPRD mau mengembalikan (Raperda PL2SE), ya silakan,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 9 Februari.

Heru mengungkapkan, saat ini penyusunan regulasi dasar untuk mengimplementasikan ERP berada di tangan DPRD karena telah masuk propemperda tahun 2023.

Meski demikian, di tengah penolakan sejumlah masyarakat terhadap sistem jalan berbayar ini, Heru memastikan pemerintah daerah akan mempertimbangkan aspirasi publik sebelum merealisasikannya.

“Kan sedang proses di DPRD. Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD seperti apa, ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan,” ujar dia.