JAKARTA - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyayangkan pemangkasan anggaran alokasi subsidi transportasi publik oleh Pemerintah yang dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, ketersediaan transportasi umum memiliki peran yang besar terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
"Angkutan umum tidak berbicara soal kemacetan, tetapi korelasinya besar terhadap kemiskinan. Daerah miskin biasanya memiliki akses terhadap transportasi buruk. Menyayangkan pemangkasan anggaran dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan. Penyelenggaraan angkutan umum untuk memikirkan kaum fakir yang terpinggir," ujarnya dalam keterangannya, Minggu, 19 Januari.
Meski demikian Djoko menyampaikan program MBG adalah program yang harus didukung, namun harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurutnya pengurangan subsidi transportasi umum merupakan ironis di tengah upaya pemerintah menginginkan Indonesia menjadi negara Maju, namun janji untuk urusan angkutan umum saja diabaikan.
"Janji memberikan subsidi angkutan perkotaan dilupakan. Indonesia Emas 2045 hanya mimpi. Perlu dimengerti transportasi umum adalah satu indikator kota layak huni," jelasnya.
Djoko menyampaikan keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan. Namun di Indonesia lebih dari itu dampaknya.
Menurutnya angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya.
BACA JUGA:
"Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting," ujarnya.
Djoko menyampaikan rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.
Menurut pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Djoko menyampaikan keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
"Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari," tuturnya.
Djoko mencontohkan Bus angkutan perintis di Kab. Kutai Kartabegara ada satu trayek dari Samarinda -Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kab. Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut – Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp140 juta per tahun dan sudah berjalan 4 tahun.
"Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab. Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran," ucapnya.
Djoko berharap jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan.
Untuk diketahui, Kemenhub menganggarkan Rp437,9 miliar pada 2024 untuk program Buy The Service (BTS) di 11 kota dengan total 46 koridor. Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru.
Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat pada Januari 2025, total penumpang yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp58,54 miliar.
Selanjutnya, subsidi tahun 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp49,93 miliar, tahun 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp311,71 miliar), tahun 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp546,95 miliar), tahun 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp429,79 miliar). Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp177,5 miliar.
Anggaran Program Pembelian Layanan (Buy the Service) tahun 2025 sebesar Rp177.490.979.000 hanya akan diterapkan di 6 kota, yakni Palembang (1 koridor, 13 bus senilai Rp8.715.077.406), Surakarta (3 koridor, 42 bus senilai Rp27.035.812.353), Makassar (1 koridor, 20 bus senilai Rp17.014.376.067), Banyumas (4 koridor, 52 bus Rp37.563.022.520).
Kemudian, Surabaya (1 koridor, 14 bus Rp13.899.917.590) dan Balikpapan (2 koridor, 19 bus Rp20.792.166.110) serta terdapat tambahan 2 kota yakni Manado (2 koridor, 20 bus Rp15.856.060.000) dan Pontianak (2 koridor, 19 Bus Rp16.147.436.000).
Sebelumnya di tahun 2024 Pembelian Layanan (Buy the Service) diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan. Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar.