ERP di Jakarta Direncanakan Pakai Teknologi Satelit Seperti Tol Tanpa Mesin Tap

JAKARTA - Perencanaan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih berproses dalam penyusunan regulasi yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang belum dibahas.

Tapi, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengaku telah mendapat penjelasan secara singkat mengenai teknologi yang akan dipakai dalam implementasi jalan berbayar, yakni menggunakan satelit.

"Kita baru sekilas mendengarkan pilihan teknologi yang akan digunakan. Teknologinya kemungkinan besar menggunakan satelit karena lebih memungkinkan untuk mengimplementasikan intelligent transportation system (ITS)," kata Ismail kepada wartawan, Rabu, 15 Februari.

Teknologi satelit yang bakal diimplementasikan dalam ERP bertujuan untik mengenali kendaraan yang masuk dalam pengenaan tarif jalan berbayar dan kendaraan yang dikecualikan.

"Model satelit yang akan diuji coba ini yang (metodenya) MLFF (multi lane free flow). Seperti tol tanpa (mesin) tapping, itu kan pakai teknologi satelit. Nanti, ERP seperti itu" ungkap Ismail.

Sementara, terhadap proyeksi nilai investasi pengadaan ERP hingga rencana penggandengan mitra investor dan operator ERP berbentuk kerja sama DBOT (design-built-operate-transfer) belum dilakukan pembahasan.

"Pembahasannya belum sampai ke sana (penggandengan mitra). Kita baru sekilas mendengarkan pilihan teknologi yang akan digunakan. Teknologi yang digunakan kemungkinan besar yang satelit. Meskipun investasi nya lebih besar, lebih mahal, tapi teknologi ini yang lebih sesuai untuk mengimplementasikan ITS tadi," paparnya.

Sebagai informasi, draf Raperda PL2SE yang mengatur penerapan ERP telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023. Pembahasan muatan pasal per pasal belum dilakukan. Namun, kini rencana penerapan ERP telah menuai penolakan.

Kelompok pengemudi ojek online (ojol) sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyatakan penolakannya terhadap implementasi ERP.

Saat ojol menggeruduk Balai Kota DKI beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku akan membawa kembali atau menarik draf Raperda PL2SE dari DPRD DKI.

Namun, perkembangannya, Syafrin mengaku tak akan menarik draf raperda, melainkan hanya melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.