Heru Budi ke Anies: Silakan Berlaga di Pilkada, tapi Jangan Mengambinghitamkan Saya

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk tidak menjadikannya sebagai kambing hitam dalam mencari dukungan masyarakat untuk kembali maju di Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan Heru dalam merespons pernyataan Anies yang mengecap Pemprov DKI Jakarta saat ini pelit dan membatasi penyaluran bantuan terkait kesejahteraan warganya.

"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengambinghitamkan saya," kata Heru ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024, malam WIB.

Heru Budi mengklaim dirinya tidak sekalipun menghentikan program bantuan sosial yang berjalan sejak era kepemimpinan Anies di Jakarta. Justru, Heru mengaku memperbaiki data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan. Tidak ada. Semua saya jalankan, tapi saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada," tutur Heru.

Heru mencontohkan penyaluran bantuan pendidikan KJP Plus yang sempat telat dicairkan pada tahap 1 tahun 2024 terjadi karena Pemprov DKI melakukan verifikasi ulang pada penerima KJP eksisting.

Hasilnya, terdapat ribuan siswa yang dicoret dari penerima KJP karena dianggap berasal dari keluarga mampu sehingga tidak layak menerima bantuan dana pendidikan tersebut.

"KJP kami rapikan (berdasarkan) aturan yang ada. Saya 'kan tidak memotong KJP, masak ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga. Ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ucap Kepala Sekretariat Presiden itu.

Sebelumnya, Anies mengaku berniat kembali maju sebagai calon Gubernur DKI karena ingin menjadikan kondisi Jakarta dan tata pemerintahannya seperti saat dirinya menjabat gubernur periode 2017-2022.

"Kami ingin suasana itu kembali, kami ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya."

"Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ungkap Anies, Sabtu, 20 Juli 2024.

"Oleh karena itu, kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," tuturnya.